GELORA.CO - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) 2021-2024 memberikan ppenilaian bahwa visi Indonesia Maju yang digaungkan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin hanya islusi belaka.
Pandangan itu disampaikan oleh unsur PB PMII saat melakukan mimbar bebas dalam rangka memperingati Sumpah pemuda tahun 2021 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis malam (28/10).
Wasekjen Bidang Polhukam, Hasnu menyatakan, kegiatan PB PMII di Moonas sempat dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian, sehingga kegiatan mimbar bebas dilakukan di depan Sekretariat PB PMII di Jalan Salemba Tengah, No 57, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Hasnu menjelaskan, sikap PB PMII dalam mengevaluasi kinerja Jokowi-Maruf Amin didasarkan hasil kajian bersama para pengurus besar (PB) PMII.
PB PMII, kata Hasnu, memandang bahwa pemerintahan Jokowi– Maruf masih menyisakan banyak problem kebangsaan yang menjadi pekerjaan rumah dan harus segera direalisasikan.
"Seperti pada sektor pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, pembangunan sumber daya manusia, demokrasi, HAM, dan penegakan hukum dan sektor lingkungan hidup," demikian kata Hasnu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat siang (29/10).
Lebih lanjut, Hasnu menguraikan, PB PMII menilai sektor pembangunan ekonomi belum maksimal. Sebab, dampak dari pengelolaan ekonomi yang buruk melahirkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
"PB PMII mendorong Pemerintah kembali membangun kemandirian ekonomi nasional dengan bertumpu pada kekuatan dalam negeri, baik permodalan, sumberdaya pelaku usaha dan pekerja, maupun komoditas. Pemerintah harus memperkuat koperasi dan UMKM sebagai pilar kemandirian ekonomi nasional," demikian penjelasan Hasnu. .
Catatan kritis lainnya, PB PMII menagih komitmen Presiden Jokowi untuk mengoptimalkan potensi maritim dalam pembangunan ekonomi nasional.
Menurut catatan PB PMII, seharusnya Jokowi membangun pelabuhan baru yang inklusif untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan.
Dalam konteks pendapatan negara, PMII berpandangan bahwa pemerintah sebaiknya menghapus kebijakan tax amnesty dan mengambil segala potensi keuangan negara dari transfer pricing.
"Terkait sektor kesejahteraan tenaga kerja, PB PMII memandang bahwa pemerintah belum mampu menjamin secara penuh kesejahteraan, keamanan, keselamatan, dan keadilan di lingkungan kerja," jelas Hasnu yang menjelaskan hasil kajian PB PMII.
PB PMII, kata Hasnu, juga menyoroti aAdanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan yang merugikan pekerja. Imbasnya, pemicu maraknya PHK, pekerja yang di rumahkan sampai pada kasus tidak dikeluarkannya tunjangan untuk hari raya bagi para pekerja.
PB PMII Meminta Jokowi segera memberikan sanksi tegas kepada perusahan-perusahan yang tidak memenuhi hak-hak para pekerja.
Di sektor pembangunan sumber daya manusia, PB PMII menilai perkembangannya masih sangat stagnan bahkan di beberapa sisi mengalami kemunduran.
Hasnu kemudian mencontohkan, sejauh ini fasilitas pendidikan masih belum merata di setiap wilayah di Indonesia.
"PB PMII mendorong Pemerintah agar memastikan alokasi 20% APBN dan APBD diperuntukan semata-mata untuk pengembangan pendidikan," demikian tuntutan PB PMII.
Untuk sektor demokrasi, HAM dan penegakan hukum, PB PMII menilai telah mengalami kemunduran yang sangat serius. Pada konteks penguatan demokrasi, PMII mencatat masih marak tindakan represif aparat terhadap aktivis baik secara langsung ataupun di ruang digital.
Kemudian dari itu, pemerintah dinilai sangat gagap dalam menyelesaikan pelanggaran kasus HAM berat di masa lalu serta gagal melakukan perlindungan HAM.
"Pada aspek penegakan hukum, belum menyentuh prinsip keadilan. Sebut saja misalkan pada kasus-kasus korupsi yang menyeret elit politik. Hasilnya, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah," pungkasnya. [rmol]
