LEBSI NEWS - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar ditegur Anggota Komisi III DPR lantaran mengajukan pinjaman luar negeri sebesar Rp2,32 triliun untuk anggaran BNPT tahun 2023.
Hal ini terjadi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Kepala BNPT yang membahas anggaran dan program kerja BNPT tahun anggaran 2023.
"Kami melaporkan terkait informasi terkait dengan usulan pinjaman luar negeri yang 2 triliun 328 miliar rupiah dengan persyaratan rupiah murni pendamping sebesar 15% atau 349 miliar 200 juta rupiah," kata Boy Rafli dalam Raker di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Kemudian, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menginterupsi Boy dan mempertanyakan apakah dana pinjaman itu langsung dari luar negeri, atau dikelola melalui bank dalam negeri.
"Itu yang pinjaman luar negeri, itu berupa pinjaman terkait loannya (pinjaman) dari bank dalam negeri kan?" tanya Sahroni yang juga pimpinan sidang.
Boy menjawab bahwa sementara pinjamam yang sedang berproses dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersumber dari luar negeri.
Kemudian, Sahroni pun menegaskan bahwa hal itu tidak dibolehkan. Ia meminta agar Kepala BNPT harus nasionalis.
Apalagi, program Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Menteri Keuanhan (Menkeu) itu mengharuskan pinjaman luar negeri dikelola oleh bank dalam negeri.
"Nah, itu enggak boleh, Bapak harus nasionalis tidak boleh dalam faktor pinjaman luar negeri loannya dari luar negeri Pak. karena Menteri Bappenas bahwa program pinjaman luar negeri itu dikelola oleh bank dalam negeri," terangnya.
Oleh karena itu, Bendahara Fraksi Partai Nasdem DPR ini mengingatkan Kepala BNPT untuk nasionalis, karena kalau meminjam dari luar negeri maka yang untung adalah pihak luar negeri.
"Pak ketua ya? sampaikan bahwa itu adalah memang programnya apa menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Kalau kita tidak nasionallis maka loan itu datangnya dari luar negeri, yang untung luar negeri," tegas Sahroni.
Kemudian, Boy pun merespons bahwa pihaknya akan segera menyampaikan hal ini kepada Kemenkeu dan merubah sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri.
BNPT juga akan berkomunikasi dengan lembaga keuangan di dalam negeri terkait hal ini.
"Terima kasih pimpinan, segera kita komunikasikan dengan Kementerian Keuangan untuk merubah yang bersumber dari dalam negeri. Dan sebagai informasi, lembaga keuangan yang ada pun nantinya akan kami ajak untuk bicara dengan kementerian keuangan sebagai tindak lanjut," kata Boy.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Habiburokhman juga tidak setuju dengan pinjaman luar negeri ini.
Dia pun menanyakan apakah hal seperti ini pernah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.
"Pak Kepala BNPT, tentu saya menyoroti benar yang soal tadi pinjaman luar negeri jumlahnya sangat signifikan, saya juga enggak ngerti apakah sebelumnya pernah Pak ini dan terlaksana?" kata politikus Partai Gerindra ini.
Habiburokhman pun mengingatkan bahwa dari segi nasionalisme, tidak pas jika BNPT sebagai institusi negara yang menjalankan tupoksi sangat penting, pembiayaan harus independen, dari dalam negeri, dan menghindari sejauh mungkin potensi intervensi pihak luar terhadap tupoksi BNPT.
"Nah, kita paham nah ini kita tahu banyak namanya bantuan, walaupun pinjaman, walaupun kita bayar bunga dan lain sebagainya tetap saja membuka peluang intervensi ya dari pihak luar," ujarnya. [Democrazy]
.jpg)
