Konsorsium 303 disebut-sebut dipimpin Irjen Ferdy Sambo dan menyeret sejumlah pejabat polisi.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, anggota dewan Arteria Dahlan meminta Mahfud memaparkan rekomendasi perbaikan Polri setelah muncul isu Konsorsium 303 dan Ferdy Sambo.
Menjawab itu Mahfud mengaku tidak mengetahui soal bagan yang beredar.
"Soal gambar-gambar itu saya sudah dapat tetapi itu bukan dari saya. Saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baca di media itu Pak Teguh yang mengatakan itu," kata Mahfud, Senin (22/8).
Adapun soal Kerajaan Sambo, Mahfud berkata pernyataannya bukan dalam konteks pembagian uang judi.
"Saya malah enggak tahu yang begitu. Yang saya katakan itu Divisi Propam itu satu bintang dua kepalanya, biro ada tiga bintang satu, di mana setiap biro ini produknya harus diputus Pak Sambo, kalau dia menyelidik harus Pak Sambo, kalau dia menghukum harus Pak Sambo juga," jelasnya.
Ia pun mengusulkan agar struktur kinerja di Divisi Propam Polri itu dipisah, antara pihak yang memeriksa, menyelidiki, hingga mengambil keputusan.
"Kenapa tidak dipisah saja kayak kita buat trias politica yang memeriksa yang menyelidiki beda, yang memutus beda," ujarnya.
Setelah itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa bertanya apakah Kompolnas sudah memberikan rekomendasi terkait isu konsorsium 303 pimpinan Sambo itu.
Menjawab, Mahfud mengaku belum memberikan rekomendasi terkait isu tersebut.
"Tapi ini baru soal ini belum baru keluar tiga hari," ujarnya.
Mahfud juga sempat menyampaikan bahwa Kompolnas memiliki banyak data terkait.
Namun, menurutnya, isu itu belum dibahas di internal Kompolnas karena tidak terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir J.
"Diagram saya tidak pernah, saya punya data banyak tapi itu tidak pernah dibahas karena itu di luar perkara ini, saya juga tidak tahu itu sumbernya dari mana," ujarnya.
Sumber: CNN Indonesia
.jpg)
