LEBSI NEWS - Mantan Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus memberikan penilaian atas kinerja Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.
Berbicara dalam program Indonesia Lawyers Club dengan tema “Merah Biru Rapor Anies, Luluskah Anies?” Jumat malam, 16 September 2022, Bestari menjelaskan selama lima tahun ini administrasi Pemprov DKI berjalan dengan baik.
Dia membuktikan dengan keberhasilan Pemprov DKI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Itu satu hal menandakan adanya keseriusan di dalam mengelola satu pemerintahan. Ada pengelolaan uang masuk, ada pengelolaan uang keluar, kemudian penilaian-penilaian diberikan oleh lembaga yang berkewenangan untuk itu. Dan hasilnya sama-sama kita dengar sesuatu hal yang sebetulnya mengagetkan, kok bisa DKI Jakarta, yang on off, on off itu biasanya WTP-nya, yang sekali ini bisa lima kali berturut-turut,” ungkapnya.
Selain itu, Bestari menjelaskan berbagai program yang dicanangkan Anies juga, terutama pembangunan infrastruktur telah membuat Jakarta menjadi kota yang maju, kota modern.
“Saya terus terang, saya kecewa gitu. Kecewa Kenapa? Kok baru pada periode ini saya melihat banyak sekali perubahan, yang sepandangan mata saya. Karena saya tukang jalan-jalan. Kalau dulu ya gitu-gitu saja. Padahal saya dukung yang dulu, bukan dukung yang sekarang,” katanya, terkait sikap partainya yang merupakan pendukung Basuki T. Purnama pada Pilgub DKI 2017 lalu.
Tak hanya pembangunan fisik, Anies juga memperhatikan pembangunan nonfisik. Selama masa Anies, kehidupan masyarakat juga sangat kondusif dibandingkan periode sebelumnya.
Masyarakat hidup rukun di tengah kebhinekaan. Bahkan Pemprov DKI menerima penghargaan dari Kementerian Agama terkait keberhasilan menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama.
“Mengelola Ibu Kota ini bukan sekadar mengelola pembangunannya, tetapi manusianya juga ternyata ada satu keberhasilan yang luar biasa. Maka kemudian Jakarta cenderung jauh lebih aman, lebih kondusif dalam kita hidup di kebhinekaan ini,” beber Bestari.
Catatan atas kinerja Anies
Bestari Barus pun menyinggung sejumlah program Anies yang mendapat penilaian miring dari masyarakat. Program sumur resapan atau drainase vertikal dalam mencegah banjir misalnya.
Menurutnya sumur resapan dengan kedalaman 3 meter yang dicanangkan akan dibuat di 2 juta titik merupakan solusi untuk mengatasi air bah melanda Ibu Kota.
“Artinya apa? Ada perencanaan untuk memperangkap 6 juta kubik air. Pernahkah kita mengukur sebetulnya berapa air yang turun pada saat banjir yang paling signifikan? Enggak lebih dari 4 juta kubik,” papar anggota Tim Pemenangan Pemilu Partai NasDem wilayah Jakarta-Banten ini.
Dia mengatakan, daerah-daerah lain juga menerapkan sistem drainase vertikal ini, seperti Yogyakarta. Namun, DKI baru membuat tidak sampai 20 ribu sumur resapan, tapi dia menyayangkan DPRD kemudian menghapus dan mengalihkan anggarannya untuk kepentingan yang lain.
“Sementara banyak pihak yang melakukan kritisi, hanya mampu melakukan kritisi tanpa solusi gitu. Ketika Gubernur punya solusi, kita lakukan ini dua juta titik, DPRD-nya menolak gitu. Jadi agak juga bingung kenapa terjadi seperti itu,” ucapnya.
Dia juga meluruskan tentang target program DP 0 Rupiah untuk mengatasi persoalan hunian bagi warga Jakarta, khususnya kalangan milenial seperti disinggung anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana dalam forum yang sama, sebagai jauh dari target.
Bestari menjelaskan target DP 0 Rupiah untuk 250 ribu unit hunian seperti yang tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Tapi juga ada beban pemerintah pusat, BUMN, dan bahkan juga swasta.
“Part (bagian) swasta itu lebih dari 200 ribu. Maka seharusnya ada stimulan khusus yang diberikan oleh legislatif ataupun mitra daripada pemerintah daerah untuk kemudian para pengembang diberikan tempat yang lebih baik atau distimulan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendorong mereka melakukan investasi,” tegasnya.
Politikus senior ini juga mengklarifikasi William Aditya Sarana terkait program OK OCE atau yang kini bernama Jakpreneur untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Dari sekitar 200 ribu orang yang ikut program tersebut seperti diklaim Pemprov, William menjelaskan hanya sekitar 4 ribu sampai 5 ribu yang mendapat akses permodalan. Padahal akses permodalan ini dahulu digembar-gemborkan saat kampanye.
“Ternyata ada peraturan yang tidak membolehkan itu. Seandainya peraturan itu boleh, maka saya kira permodalan itu dapat diberikan,” kata Bestari menanggapi kritik William.
Terhadap keseluruhan kinerja Anies selama memimpin Jakarta, dia pun memberikan penilaian sangat memuaskan.
“Tidak ada manusia yang sempurna ya. Yang tidak sempurna adalah hal-hal yang nanti harus ditingkatkan oleh penerusnya. Tapi kalau kita lihat dari yang satu tadi saja, dia sempurna WTP lima kali berturut-turut dalam satu masa periode pemerintahan. Enggak boleh dia dikasih angka sepuluh. Tapi enggak boleh juga angka delapan,” tutupnya. (kba)
