oleh M. Sabilly, Ketua Presidium Populis (Poros Peduli Indonesia)
Berita cukup mengejutkan bagi masyarakat Indonesia, Kenaikan BBM utk jenis Pertalite, Solar & Pertamax yang diumumkan sangat mendadak siang hari pukul 13.30 (03/09/2022), bak serangan kilat mengalami 'Penyesuaian' (kenaikan) rerata 30% berlaku satu jam setelah resmi diumumkan. Walaupun issue kenaikan telah dihembuskan sejaknawal tahun 2022. Tentu saja membuat masyarakat Tak sempat panik, masyarakat sedang lengah tanpa bocoran pemerintahan Jokowi melakukan strategi (prank) ttg kapan waktu harga BBM dinaikkan. Seolah pemerintah hanya menghindari kepanikan & kekhawatiran penolakan yg massif dari berbagai elemen masyarakat. Namun keputusan getir telah diambil dg berbagai konsekwensi & resiko yg akan datang menghadang (kemarahan rakyat).
Problematika BBM
Problematika BBM menjadi momok yg menakutkan dari berbagai rezim pemerintahan Tdk hanya di pemerintahan ini, BBM sebagai sumber energi yg menggerakkan mesin2 industri, rumah tangga & distribusi, kenaikannya tak hanya memicu kenaikan semua harga barang pokok dalam negeri namun berimplikasi pada melemahnya daya beli, rasio pertumbuhan ekonomi serta beresiko thdp gejolak sosial & politik dalam negeri. Disinilah mungkin pemerintah telah berhitung dg cermat & teliti bagaimana dampak & resiko kebijakan dapat diredam sekecil mungkin dalam mengendalikan resiko tsb.
Berganti rezim problem harga BBM terus berlanjut tanpa ikhtiyar serius berbagai pemerintahan utk lepas merdeka dari problematika yg menjadi rutin & seolah Tak dapat dihindari oleh rezim manapun.
Produksi (lifting) minyak mentah Indonesia semenjak 20th terakhir terus mengalami penurunan sementara kebutuhan BBM dalam negeri terus mengalami peningkatan, saat ini produksi minyak Indonesia sekitar 600rb barrel/hari sementara kebutuhan BBM 1,6jt barel/hari sehingga terdapat selisih 1jt barel/hari yg harus diimport Indonesia utk memenuhi kebutuhan konsumsi BBM dalam negeri.
Transaksi pembayaran import BBM yang wajib menggunakan mata uang Dollar semakin membebani neraca pembayaran disaat pelemahan rupiah terhadap Dollar.
Kesiapan kilang utk mengolah minyak mentah pun tak mampu memenuhi konsumsi menjadi penyebab ketergantungan import BBM yg cukup besar bagi Indonesia yg sempat menjadi negara pengekspor minyak (OPEC).
Situasi geopolitik mempengaruhi harga minyak mentah di pasar dunia yang mengalami kenaikan signifikan ketika ketersediaan & rantai pasok terganggu oleh situasi politik global (ex: konflik rusia-ukraina, dll)
Program konversi energi menuju energi baru & terbarukan serta ramah lingkungan belum pula mendapat perhatian yg cukup dalam peralihannya.
Liberalisasi Pasar untuk produk BBM semakin membuat Indonesia lepas kendali harga karena harus mengikuti mekanisme pasar dunia.
Nasib Rakyat Indonesia
Indonesia telah memiliki payung Konstitusi yaitu pasal 33 UUD1945, bumi air serta kekayaan alam yg terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar²nya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Disinilah rakyat Indonesia wajib menggugat tata kelola kekayaan alam yg terkandung dlm bumi Indonesia sudahkah dirasakan manfaatnya bagi seluasnya kemakmuran & keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kenaikan harga BBM apapun sebabnya, masyarakat tak memiliki pilihan yg baik & selalu menjadi obyek penderita yg terpaksa menerima kebijakan tersebut tanpa pilihan yang positif bagi kemakmurannya.
Pemerintahan Jokowi seolah tak ambil pelajaran & hikmah dari pemerintahan sebelumnya, Krn justru pemerintahannya yg paling sering menaikkan harga bbm ketimbang mencari jalan keluar dari permasalahan rutin stabilitas harga BBM. 8 tahun berjalan tak nampak prestasi dlm perbaikan produksi (lifting) minyak dan olahannya serta tata kelola energi sebagai upaya serius untuk memperbaiki kondisi menjalankan amanat konstitusi demi kemakmuran rakyat Indonesia.
77 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejatinya rakyat negeri ini masih blm merasa merdeka & berdaulat atas bumi, air serta kekayaan yg terkandung didalamnya. Bumi, air & kekayaan indonesia seolah tidak lagi milik rakyat negeri ini yang telah begitu pedih diraih melalui tetesan air mata, keringat & darah dari para pahlawan pejuang demi beroleh kemerdekaan & kedaulatan dalam mengelola berbagai sumber daya negeri tercinta dg harapan dapat diwariskan selamanya untuk kelanjutan generasi masa depan rakyat negeri ini.
Kenaikan harga BBM merupakan masalah Kemerdekaan & Kedaulatan Indonesia.
Hegemoni Barat yg mendominasi ekonomi & politik dunia telah secara langsung maupun tak langsung merampas sumber daya alam negeri yg lemah pemerintahnya dalam mengelola sumber daya di negerinya. Minyak bumi, Gas, Batubara serta mineral tambang yg ada di perut indonesia secara masif di eksploitasi dan ditukar dg dollar yg notabene hanya secarik kertas tak bernilai yg dibubuhi tanda tangan serta dicetak masif semau 'Tuan' tanpa underlaying/basis jaminan emas yg sesuai nilai ekonominya. Kedaulatan politik & ekonomi menjadi masalah besar bagi negeri-negeri yg blm merdeka (masuk perangkap sistem kapitalisme).
Negeri seperti Tiongkok dan Rusia telah melakukan perlawanan nyata serta membangun kekuatan dalam mengimbangi hegemoni Eropa-Amerika yang sejak lama mengendalikan ekonomi dunia terutama sektor finansial dan energi.
Minyak dan Gas milik Rusia hanya bisa ditransaksikan dan ditukar dg Emas atau mata uang Rubel yg berbasis emas. Sebagai bentuk pembebasan atas hegemoni dollar & euro yg merugikan ekonomi Rusia.
Begitupula Tiongkok yg serius membangun kekuatan ekonomi negaranya dg menerapkan kedaulatan ekonomi dlm negerinya diberbagai sektor sehingga dalam waktu singkat mampu merubah Tiongkok menjadi raksasa ekonomi kedua di dunia.
Apakah Indonesia yg berdaulat mampu mengikuti langkah serupa dan Berani utk lepas Merdeka dari kekuatan Hegemoni ekonomi & politik Global, serta mewujudkan Indonesia menjadi negara super power di dunia th 2045..?
Wallahu'alam bishawwab
