LEBSI NEWS - Berbagai kritik datang terkait sikap Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang dianggap terlalu sewenang-wenang.
Salah satu kritik berasal dari pakar kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat yang menganggap penunjukkan Heru Budi sebagai pejabat sementara DKI Jakarta merupakan bentuk upaya pemerintah pusat mempertahankan kekuasaan mereka.
"Pemerintah pusat itu ingin menikmati kekuasaannya secara lebih absolut, sehingga mereka tidak membuka peluang opsi bahwa Plt yang ada itu diperpanjang," kata Achmad, dikutip dari video yang diunggah pada kanal Youtube pribadinya, Jumat (9/12/2022).
Meski begitu, ia mengakui bahwa pendapatnya itu bisa saja hanya berujung menjadi asumsi semata. "Waktulah yang akan menjawab."
Kendati demikian, Achmad meyakini Heru Budi akan secara membabi buta menuruti perintah pihak-pihak yang mengatasnamakan Istana. "Meskipun itu melawan logika publik. Itu yang saya bilang Plt ini tidak demokratis," pungkasnya.
Seharusnya, Heru Budi mengisi ruang di masa transisi sejak berakhirnya masa jabatan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga Pilkada serentak pada 2024 mendatang. Namun, justru Heru Budi memimpin dengan cara-cara yang makin jauh dari prinsip demokrasi.
"Heru Budi ini jauh dari orang-orang yang memahami demokrasi, apalagi seseorang yang bisa disebut negarawan," ujar Achmad. "Menurut saya sangat jauh. Dia itu hanya seorang pesuruh. Disuruh menempatkan posisi sementara pemimpin DKI tapi dia tidak mengerti apa itu demokrasi."
Sumber: wartaekonomi
