LEBSI NEWS - Langkah Pemerintah membuat Perppu Cipta Kerja mendapatkan penolakan datang dari berbagai kalangan terutama Rizal Ramli.
Mantan Menteri Koodrinator Kemaritiman, Rizal Ramli mengkritik langkah Pemerintah tersebut yang tidak mencerminkan sikap ideologi yang dikenalkan Jokowi yang dikenal sederhana.
Karena itu, ia menyebutkan Jokowi cenderung terlalu banyak manipulatif. Di kanal YouTube Refly Harun, Rizal yang menjadi pembicara dalam forum diskusi bertajuk pemakzulan Jokowi menyebutkan Menggugat Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Ciptaker: Makzulkan Jokowi.
Salah satu hal yang kemudian dibahas Rizal adalah dampak dari Perppu Cipta Kerja guna memperkaya golongan tertentu.
Pemerintah terkesan lembek menghadapi golongan yang dikenal dengan sebutan oligarki tersebut.
Di negara-negara lain bahkan seperti negara kapitalis, pengusaha dikenakan pajak yang proposional, "Jika pengusaha mendadak, seperti pengusaha batu bara, bakal dikenakan pajak yang namanya pajak kaya dadakan sampai 30 persen, terjadi di Inggris, Amerika," ungkap Rizal.
"Tapi pemerintahan ini sangat memanjakan oligarki. Dia nggak berani nyentuh keuntungan dadakan ini," sambung dia.
Padahal, kata dia, negara bisa mendapatkan pajak sampai ratusan triliun dari orang-orang mendapatkan keuntungan mendadak seperti ini.
"Tapi dia berani naikin pajak rakyat, PPN, iuran BPJS, BBM, listrik, gas, bahkan yang mau beli rokok ketengan saja nggak boleh. Ini brengseknya habis bener! Keterlaluan!" tegas Rizal, mengecam keras kebijakannya.
Rizal menilai seharusnya negara juga fokus kepada para pengusaha kaya raya ketimbang terus membebani rakyat. Hal inilah yang membuat Rizal berang, apalagi bila dikaitkan dengan citra Jokowi sejak pertama kali mencuat sebagai pejabat publik.
"Image-nya sih sederhana, image-nya merakyat, policy-nya, ideologinya, buat orang super kaya," pungkasnya.
"Inilah ideologi sesungguhnya Jokowi, dia itu mengabdi sama oligarki, meres bikin susah rakyat," kata Rizal.
Rizal pun menerangkan sejumlah borok di Perppu Cipta Kerja mulai dari hak-hak buruh yang dibabat, upaya melanggengkan outsourcing yang berpotensi merugikan masyarakat hingga perkara perpanjangan konsesi tambang.
Sumber: suara
