Permohonan maaf Presiden Joko Widodo atas pelanggaran HAM berat masa lalu dianggap kurang hati-hati. Bahkan terkesan berseberangan dengan pesan substantif Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, Jokowi tampak tidak mampu menangkap pesan substantif Megawati yang tegas merasa heran PDIP masih dituduh Komunis.
"Megawati dengan tegas menolak tuduhan Komunis, tidak mau dikait-kaitkan dengan Komunis. Nah, pengakuan pelanggaran HAM berat era 1965 oleh Jokowi justru menimbulkan persepsi kedekatan Jokowi dengan Komunis," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/1).
Sehingga, Ubedilah melihat, Jokowi tidak hati-hati dan berseberangan dengan pesan substantif Megawati dengan menyampaikan permohonan maaf dan mengakui pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Itulah saya kira pentingnya menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu melalui pengadilan HAM tidak dengan pernyataan presiden," pungkas Ubedilah.
Sumber: rmol
Foto: Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net
