LEBSI NEWS - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electric Road Pricing (ERP) dinilai merugikan masyarakat.
Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai Nasdem Okky Asokawati mengatakan bahwa infrastruktur publik hakikatnya diperuntukkan kepentingan masyarakat.
Kata Okky, keberadaan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara hakikatnya diperuntukkan hanya untuk rakyat.
"Karena itu, gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," tegas Okky, Rabu (11/1).
Anggota DPR dua periode ini menyebut jalan berbayar akan berdampak konkret kepada masyarakat yang dituntut beraktivitas di jalan, kawasan, dan waktu yang ditentukan dalam aturan jalan berbayar.
"Misalnya, bagaimana dengan warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," ungkap Okky.
Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan skema besarannya sekitar Rp 5.000 - Rp. 19.000 untuk sekali melintas.
Rencana penerapan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).
Sumber: rmol
