LEBSI NEWS - Wacana sistem pemilu proporsional tertutup yang heboh dibincangkan, ikut disoroti Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menjelaskan, pihaknya ternyata memiliki gagasan selain dua sistem pemilu yang telah diterapkan dalam pelaksanaan-pelaksanaan pemilu sebelumnya. Yakni proporsional terbuka dan tertutup.
"Usulan sesuai muktamar ada 2, yang pertama kita mengusulkan agar sistem proporsional terbuka sekarang ini diganti dengan sistem tertutup. Jadi hanya memilih gambar parpol. Nomor urut calegnya sudah ditetapkan oleh parpol. Usulan kedua adalah terbuka terbatas," ujar Mu'ti usai menerima audiensi Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan jajarannya di kantor Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).
Mu'ti mengurai, sistem proporsional terbuka terbatas didasarkan pada kajian Muhammadiyah terhadap sistem proporsional tertutup yang dilakukan pada 2014 lalu. Sehingga, untuk konsep sistem proporsional terbuka terbatas utamanya ada pada pengkajian BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) atau harga kursi.
Ia menjelaskan, hitungan BPP adalah membagi jumlah suara sah di dapil dengan alokasi kursi di dapil tersebut. Sehingga nantinya, pemilih dalam pemilu diberikan dua pilihan, yakni mencoblos sosok caleg atau mencoblos parpol.
"Dengan sistem proporsional terbuka terbatas itu, suara pemilih masih terakomodasi, dan masih ada peluang bagi calon legislatif untuk dapat memiliki kesempatan terpilih tidak di nomor urut yang teratas," demikian Mu'ti mengurai.
Sumber: rmol
