LEBSI NEWS - Rencana kebijakan baru Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di wilayah ibu kota menuai kritik publik, lantaran isunya bakal diberlakukan juga untuk motor termasuk ojek online (ojol).
Pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memandang tidak wajar rencana ERP diberlakukan bagi penguna jalan protokol di kawasan ibu kota yang menggunakan motor ataupun ojol.
"Ini rezim ajaib bikin jalan berbayar. Sistem parkir berbayar masuk akal. Tapi lewat jalan berbayar agak kurang waras," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (21/1).
Direktur P3S ini mempertanyakan keberpihakan kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta sekarang ini, di mana tengah dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono yang merupakan mantan Kepala Sekretariat Presiden Jokowi.
"Ini PJ Gubernur Heru buta soal kebijakan publik. Emangnya jalan itu dia yang punya. Kenapa lewat jalan harus berbayar?" kata Jerry ketus.
"Kecuali jalan tol, itu sebuah keharusan. Tapi ini jalan protokol berbayar. Maka saya kira, penjabat DKI ini buta rules and regulation," demikian Jerry menambahkan.
Sumber: RMOL
