Rencana kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang akan diterapkan di Jakarta rawan menimbulkan diskriminasi. Sebab jalan berbayar hanya bisa dinikmati oleh pengendara berduit.
“ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi para pengendara ojek online yang hidupnya sudah susah, bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah," kata Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat dalam keterangannya, Kamis (9/2).
Kebijakan jalan berbayar juga dinilai tidak tepat karena selama ini masyarakat sudah taat membayar pajak kepada negara.
Jumhur lantas mencontohkan penolakan kebijakan jalan berbayar di sejumlah negara, salah satunya di Singapura yang menyebut ERP sebagai Electronic Rob People, yakni bentuk perampokan uang rakyat secara elektronik.
"Jadi bila ini diterapkan di Jakarta, maka artinya mengisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta," sambung Jumhur.
KSPSI sendiri telah menggelar aksi penolakan ERP dengan berunjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta bersama para pengemudi ojek online, Rabu (8/2).
Jumhur menegaskan jika penolakan kebijakan ERP yang akan diterapkan di 25 ruas jalan Jakarta tidak ditanggapi Pemprov DKI, maka KSPSI akan menurunkan massa yang lebih besar.
Sumber: rmol
Foto: Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat/Ist
