Mantan ketua umum PBNU, KH Said Aqil Siradj ikut menyuarakan stop bayar pajak jika uang rakyat masih tega diselewengkan oknum tertentu untuk memperkaya diri. Seruan stop bayar bayar pajak ini menggema di berbagai media sosial setelah kekayaan tak wajar sejumlah pejabat pajak Kementerian Keuangan terbongkar.
Hal ini bermula dari kasus pengeroyokan terhadap David Ozora, anak 17 tahun ini dihajar hingga sekarat oleh Mario Dandy, putra dari Rafael Alun Trisambodo yang adalah seorang pejabat pajak Kemenkeu dengan total kekayaan yang tercatat secara resmi mencapai Rp56 miliar. Sementara sejumlah barang mewah miliknya seperti mobil rubicon tak dilaporkan.
"Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama akan mengajak warga tak usah membayar pajak," kata Said Aqil usai membesuk David di RS Mayapada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).
Said Aqil menegaskan, seruan semacam ini juga pernah ia suarakan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat kasus mafia pajak yang menyeret Gayus Tambunan terbongkar. Kata Said Aqil seruannya ketika itu membuat SBY benar-benar kelabakan dan mengirim utusan untuk menemui dirinya.
"Sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi almarhum Pak Yusuf namanya stafsusnya itu menemui saya. Saya bilang kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning, para imam, para ulama referensi, kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiyai-kiyai tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung. Warga NU taat bayar pajak," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui buntut kasus pengeroyokan terhadap David Ozora, gaya hidup hedon sejumlah keluarga pejabat pajak dibongkar, termasuk keluarga Mario Dandy yang ayahnya memiliki harta kekayaan tak wajar. Selain menyorot kekayaan Rafael Alun Trisambodo, publik juga menyorot gaya hidup mewah kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo.
Dimana yang bersangkutan juga diketahui menjadi ketua komunitas motor gede yang bernama BlastingRijder DJP yang beranggotakan sejumlah pegawai Ditjen Pajak (DJP). Kekinian Sri Mulyani memerintahkan agar komunitas moge ini segera dibubarkan.
Sumber: populis
Foto: Mantan ketua umum PBNU, KH Said Aqil Siradj/Net
.jpg)
