Rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Hal ini merupakan amanat dari undang-undang yang harus dilindungi.
Dengan demikian, Pemerintah seharusnya tidak perlu bawa perasaan (baper) ketika rakyatnya melancarkan kritikan. Justru pemerintah harus berkaca ketika rakyatnya melakukan evaluasi.
Penegasan ini disampaikan Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyentil para pengkritik.
"Kalau rakyat banyak omong wajar, rakyat pemilik kedaulatan dan pejabat itu sesungguhnya adalah sekadar outsourcing yang dipilih dan digaji rakyat," kata Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/3).
Andi kembali mengingatkan para pejabat untuk tidak antikritik. Menurutnya, jika sudah tidak sanggup menyelesaikan persoalan bangsa maka lebih baik mundur.
"Jika negara baik-baik saja rakyat pun malas berkomentar," pungkasnya.
Dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2023, Luhut mengatakan pengkritik pemerintah kerap mengkritik tanpa landasan yang kuat. Dia pun menegaskan bahwa tak mudah dalam mengatur negara.
"Orang enggak pernah di pemerintahan nggak usah banyak omong, tidak gampang mengerjakan ini," kata Luhut.
Sumber: rmol
Foto: Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran/Net
.jpg)
