Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman membandingkan penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus Formula E era Anies Baswedan dengan dugaan korupsi proyek jalan tol senilai Rp4,5 triliun.
Manurutnya, saat menangani kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E era mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan KPK terlihat sangat semangat, berbanding terbalik dengan indikasi korupsi pada proyek jalan tol.
"Quo vadis KPK? Kalo untuk dugaan korupsi Formula E di DKI semangat sekali. Tetapi yang ini, yang proyek jalan tol ini sepertinya lesu darah," ucapnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @BennyHarman ID, Selasa (14/3).
Sehingga ia meminta agar KPK semangat dalam menangani dugaan korupsi proyek jalan tol, karena negara berpotensi rugi Rp4,5 triliun, dan akan membuat rakyat terkena dampak buruknya.
"Ayo KPK, bangun dan bangun. Makin banyak rakyat hidup susah dann menderita akibat korupsi yang kian masif di negeri ini. #RakyatMonitor#," ujarnya.
Quo vadis KPK? Kalo untuk dugaan korupsi Formula E di DKI semangat sekali.Tetapi yg ini, yg proyek jalan tol ini sepertinya lesu darah. Ayo KPK, bangun dan bangun. Makin banyak rakyat hidup susah dn menderita akibat korupsi yg kian masif di negeri ini.#RakyatMonitor# pic.twitter.com/NvAiF3TAb7
— Benny K Harman (@BennyHarmanID) March 13, 2023
Untuk diketahui, KPK mengaku menemukan ada masalah pada sejumlah proyek jalan tol di Indonesia sejak tahun 2016.
KPK mengungkap akan ada lima pejabat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang akan dicopot buntut temuan KPK terkait masalah tersebut.
Hal tersebut diungkap oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Adapun taksiran kerugian negara dalam persoalan ini mencapai Rp4,5 triliun.
Pahala juga menegaskan bahwa tidak dibenarkan pejabat BPJT merangkap jabatan sebagai komisaris di badan usaha jalan tol (BUJT) karena bisa memicu konflik kepentingan dan risiko korupsi.
Sumber: wartaekonomi
Foto: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman/Net
