Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dianggap sebagai sosok pemimpin yang arogan lantaran tidak mau menerima kritik dari luar pemerintah.
Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, seharusnya kritik yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar pemerintah dijadikan vitamin yang menjadi bagian dari sistem demokrasi.
"Kalau kritik dianggap menghambat, atau bahkan dianggap banyak omong, maka lebih cocok di negara yang menganut prinsip otoritarianisme," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/3).
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, apa yang disampaikan oleh Luhut tidak elok sebagai pemimpin. Seharusnya, Luhut menampung dan menjadikan kritik sebagai bagian dari perjalanan bangsa.
"Kalau justru pengkritik dianggap sampah bagi pemerintah, maka apakah semua harus sama dan memuja bahkan menyanjung-nyanjung pemerintah? Saya kira jika demikian maka bisa jadi publik akan menilai Luhut sebagai sosok pemimpin yang arogan, tidak ingin mendengar jeritan bahkan apa yang menjadi masukan dari rakyat," papar Saiful.
Terlebih lagi, publik saat ini sedang terheran-heran dengan adanya dugaan pencucian uang lebih dari Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga, tidak tepat jika publik harus diam melihat kondisi tersebut.
Apalagi, penanganan kasus tersebut dinilai cukup lamban dan belum menemui titik terang.
"Luhut mestinya diturunkan Jokowi atau memiliki inisiatif untuk menyelesaikan masalah di internal Kemenkeu. Saya kira publik sangat gusar dengan adanya transaksi mencurigakan di Kemenkeu seperti yang diungkap oleh PPATK melalui Menkopolhukam," tuturnya.
"Tentu mestinya yang disalahkan bukan rakyat yang memberikan kritik, tapi memang ada problem serius yang belum terselesaikan dan berlarut-larut di pemerintahan Jokowi saat ini," pungkas Saiful.
Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, menyentil sejumlah pihak yang sering mengkritik pemerintah tanpa landasan yang kuat. Luhut menegaskan, untuk menyelesaikan persoalan di negara ini bukan sebuah hal yang mudah.
"Orang enggak pernah di pemerintahan enggak usah banyak omong, tidak gampang mengerjakan ini," tegas Luhut dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2023, Jumat (24/3).
Namun demikian, Luhut juga memastikan dirinya tidak antikritik, Akan tetapi kritik yang disampaikan harus dengan landasan yang kuat dan masuk akal.
"Saya juga enggak pernah merasa superman, saya mau dengarkan. Pikiran orang lain yang kalau masuk logika saya, saya kerjakan. Itu yang membuat saya selamat sebagai prajurit di Kopasus 21 tahun di berbagai operasi militer. Karena saya dengar pendapat prajurit saya," jelas Luhut.
Sumber: rmol
Foto: Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist
