Pemerintah diminta meninjau kembali dan mencabut larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai instansi pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Fraksi PKS DPR.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyesalkan larangan itu, karena sangat tidak arif dan tidak bijaksana. Kata dia, seharusnya pemerintah memahami semangat buka puasa bersama sebagai kearifan dan kultur umat Islam di Indonesia.
"Larangan meskipun itu ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri jelas tidak bijaksana bagi umat Islam yang sedang suka cita menyambut bulan ramadhan," kata Jazuli.
Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini, tidak ada alasan kuat larangan buka puasa bersama karena faktanya kegiatan-kegiatan keramaian sudah dibuka. Bahkan, konser musik di kota-kota besar dengan penonton puluhan ribu juga sudah diizinkan.
Dikatakan Jazuli, pemerintah harus arif memahami budaya dan tradisi bangsa sendiri yang sisi manfaatnya sangat besar. Buka puasa bersama bagi pegawai itu bisa jadi sarana pembinaan spiritual aparatur yang efektif.
"Sehingga bisa meningkatkan kualitas kinerja birokrasi karena tepat sarana dan momentumnya. Bukber juga bisa mengokohkan hubungan emosional antara atasan dan bawahan dalam suasana yang lebih cair," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Jazuli, buka puasa bersama adalah wujud nyata dari kerukunan, kebersamaan dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Buka puasa bersama menumbuhkan semangat kekeluargaan yang hangat.
"Bukankah itu merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila?" tanya Jazuli.
Anggota Komisi I DPR ini meminta pemerintah membatalkan bleid larangan bukber tersebut daripada kontraproduktif. Apalagi, kebijakan itu menimbulkan kesan tidak baik di kalangan umat Islam.
"Bisa saja malah dianjurkan dengan pelaksanaan yang sederhana tapi fokus pada esensinya. Jadi lebih baik surat tersebut ditarik atau dicabut," pungkas Jazuli.
Sumber: rmol
Foto: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini/Net
.jpg)
