Subsidi kendaraan listrik sebesar Rp 7 juta dari pemerintah dinilai kurang tepat. Pasalnya, banyak masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah, sehingga tidak mungkin untuk membeli kendaraan listrik.
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menuturkan penggunaan kendaraan listrik mayoritas tertuju pada masyarakat kelas menengah ke atas.
“Ya subsidi itu kurang tepat, yang pemilik mobil listrik itu orang kaya,” kata Achmad Baidowi kepada Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat Whatsapp, Selasa (7/3).
Ketua DPP PPP ini menambahkan pemerintah harus menjelaskan secara rinci subsidi seperti apa yang diberikan pemerintah.
“Subsidi seperti apa yang dimaksud? Apakah seperti subsidi BBM hari ini?” imbuhnya.
Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris fraksi PPP DPR RI ini mengatakan, jika pemerintah menggunakan APBN untuk menyokong subsidi kendaraan listrik. Dia khawatir APBN akan terbebani lebih dalam.
“Kalau kemudian ada subsidi mobil listrik, seperti di BBM, itu akan menyebabkan pembengkakan anggaran seperti yang dialami hari ini,” demikian Achmad Baidowi.
Sumber: rmol
Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi/Ist
