Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengkritisi beragam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya terkait cara pemerintah mengerek investasi di dalam negeri.
Jusuf Kalla menyebutkan, bahwa disetiap negara membutuhkan investasi untuk memberikan manfaat kepada negara dan membuka lapangan kerja yang baru untuk meningkatkan cadangan devisa.
Namun investasi yang didatangkan ke Indonesia saat ini lebih banyak ikut mendatangkan tenaga kerja asing di dalam proyek infrastruktur nasional, bukan hanya dari tenaga kerja lokal.
Ia mencontohkan, di perusahaan keluarganya yakni yang bergerak di bidang green energy yang sudah dikerjakan selama 010 tahun menggunakan tenaga dalam negeri dengan kemampuan teknologi sendiri.
"Itu sangat penting karena begitu pelaksananya orang luar negeri besok kita panggil lagi kontraktor lain. apa yang terjadi? memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya. karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja akhirnya tidak ada 1 orang Indonesia pun yang tahu bagaimana bikin smelter (contohnya)," ungkap Jusuf Kalla kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (19/5/2023)
Jusuf Kalla juga menilai, yang terjadi saat ini bahwa pemerintah menganggap tidak percaya pada komponen nasional. Sehingga, tidak akan memberikan manfaat yang optimal kepada suatu bangunan.
Oleh karena itu, kata Jusuf Kalla, pihaknya mengkritisi sistem itu yang seharusnya bisa dikerjakan oleh pihak Indonesia sendiri. Yang jelas, pemenuhan pekerja lokal harus dipaksakan dengan menerbitkan aturan baru.
"Jangan tukang las pun dari China dibawa ke sini. Padahal kita bisa bikin anak petani, kita didik sebulan dua bulan bisa dia jadi tukang las yang baik," tandas Jusuf Kalla
Sumber: cnbcindonesia
Foto: Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kala/Net
