BANYAK orang bertanya pada saya arah dukungan Jokowi pada capres 2024. Jawaban saya adalah “secara konstitusional maka presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan harus bersikap netral dan tidak berpihak dengan mengumumkan di depan umum."
Lalu bagaimana dengan sikap Jokowi sebagai kader partai? Untuk menjawab ini ada banyak argumentasi yang bisa disampaikan kenapa seorang kader partai wajib menjalankan keputusan partai dan itu berlaku di semua partai, tidak hanya PDI Perjuangan.
Tapi jika yang ditanya adalah pandangan saya secara pribadi, maka saya akan menggunakan referensi sejarah untuk menjawab itu.
Pertama, dalam perjalanan hidup Jokowi, tercatat bahwa PDI Perjuangan adalah partai pengusung yang bersama rakyat telah membawa Jokowi dan keluarga mendapatkan 7 kali kemenangan tanpa putus, yaitu 2 kali menjadi walikota, 1 kali menjadi Gubernur DKI, dan 2 kali menjadi presiden RI.
Di luar itu, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung juga berjuang membawa baik Gibran maupun Bobby menjadi walikota Solo dan walikota Medan. Sempurna! 7 kemenangan untuk Jokowi dan keluarganya dipersembahkan oleh PDI Perjuangan dengan seluruh kader-kadernya.
Kedua, untuk 7 kemenangan itu tidak sedetikpun PDI Perjuangan meninggalkan Jokowi. Seluruh kader PDI Perjuangan hingga tingkat anak ranting bergotong-royong sebisa-bisanya, mencetak atribut, berkeliling dari pintu ke pintu meyakinkan pemilih orang demi orang.
Ketua umum, sekjen, seluruh DPP partai menjadi jurkamnas berkeliling berbagai provinsi dan kabupaten pagi, siang, malam. Sungguh sangat melelahkan.
Apakah hanya itu? Tidak! Ketiga semua kader PDI Perjuangan di semua tingkat hingga DPR RI juga berjibaku mengamankan semua kebijakan Jokowi, Gibran maupun Bobby. Membela Presiden Jokowi, Gibran dan Bobby di berbagai ruang saat dihina, difitnah dan dibully, apakah itu dalam perdebatan di media, perdebatan di dunia maya, maupun perdebatan di pos ronda.
Komitmen PDI Perjuangan bukan hanya di kata, tapi terjaga, teruji, dan terbukti hingga hari ini tanpa perlu lagi dipertanyakan.
PDI Perjuangan dengan setia selama 20 tahun membuktikan keberpihakan dan pembelaan bukan hanya pada Jokowi, tapi juga pada anak serta menantunya. Suatu keistimewaan luar biasa yang bahkan tidak didapatkan oleh keluarga besar Bung Karno sekalipun.
Saya percaya bahwa dalam lubuk hatinya Jokowi tidak lupakan sejarah itu dan karena itu juga, maka saya percaya bahwa keberpihakan Jokowi pada PDI Perjuangan tidak tergoyahkan.
Jokowi pasti satu napas sebagai kader partai untuk menjalankan amanat kongres melalui keputusan ketua umum partai. Termasuk di dalamnya terhadap calon presiden Ganjar Pranowo.
Bukankah Jokowi juga ikut menjadi saksi ketika keputusan diumumkan. Bukankah keputusan ketua umum setelah melalui pertimbangan mendalam, kontemplasi, dan berdialog dengan Presiden Jokowi yang ikut menyampaikan masukan dan pertimbangan secara objektif.
Dalam dinamika politik terlihat berkali-kali ada pihak pihak yang mencoba memecah hubungan antara Jokowi dan Ibu Megawati, Jokowi dengan PDI Perjuangan, Jokowi dengan relawan juga PDI Perjuangan dengan telawan, tapi selama lebih dari 8 tahun saling percaya itu tidak tergoyahkan oleh intrik dan fitnah apapun dan hal itu sudah disampaikan sebagaimana pesan Ibu Mega beberapa hari sebelum Jokowi dilantik, "Dik Jokowi jangan lihat istana dari sisi terangnya, sisi kewenangan kekuasaannya, tetapi lihatlah sisi gelapnya, kenali itu maka Dik Jokowi akan menjadi pemimpin.”
Akhir kata, saya ingat pembicaraan sesama kader partai, saya dengan Presiden Jokowi di suatu tempat. Saat itu Beliau berkata, "2024 kita harus menang mas Adian!"
Dan saya bertanya, "Kita itu siapa Pak?"
Jokowi menjawab, "PDI Perjuangan.”
Saya yakin Jokowi tidak melupakan percakapan tersebut.
OLEH: ADIAN NAPITUPULU
(Penulis adalah anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan)
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
.jpg)
