Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong kebijakan hilirisasi mineral. Namun mantan Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengkritik kebijakan tersebut.
Sebenarnya kebijakan tersebut adalah sesuatu yang baik. Namun dampak baik itu bisa terjadi jika bisa melibatkan nasional.
Yakni terkait pembangunan smelter yang dikerjakan oleh perusahaan nasional. Jika dilakukan oleh asing, maka JK mengatakan dampaknya menjadi kecil.
"Kalau semuanya oleh asing maka dampaknya menjadi kecil. Kebijakan harus dievaluasi, tidak berarti pemerintah siapapun di masa datang harus evaluasi ini, jangan bahwa pemerintah nanti harus mengikuti kebijakan pemerintah sekarang," ungkap Jusuf Kalla dalam Nation Hub CNBC Indonesia.
Selain itu, JK juga menyoroti soal aliran investasi asing untuk sejumlah proyek infrastruktur. Kebijakan itu, dia meminta jangan membuat Indonesia jadi bergantung pada keahlian dan tenaga kerja asing.
JK meminta pemerintah untuk membuat aturan agar investor asing bisa mentransfer teknologi ke Indonesia. Selain itu juga melatih dan merekrut tenaga kerja lokal.
"Harus dipaksakan tapi dengan aturan yang harus disahkan, harus. Tidak boleh kirim tenaga ini. Semua negara berhak mengatur itu," kata JK.
Tanpa hal tersebut, JK mengatakan Indonesia bakal kehilangan potensi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari investasi asing.
Saat itu dia mencontohkan soal pertumbuhan industri smelter dalam satu dekade terakhir. JK menuturkan hal tersebut penting karena bisa menggunakan orang Indonesia, saat pelaksananya merupakan orang asing.
"Itu sangat penting karena begitu pelaksananya orang luar negeri, besok kita panggil lagi kontraktor lain. Apa yang terjadi?," katanya.
"Memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya? Karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja akhirnya tidak ada satu orang Indonesia pun yang tahu bagaimana bikin smelter," pungkas JK.
Sumber: cnbcindonesia
Foto: Mantan Presiden RI Jusuf Kalla (JK)/Net
