Sudah menjadi rahasia umum ongkos Pemilu di Indonesia tidaklah murah. Bahkan ada kecenderungan total pendapatan sah dan resmi partai politik tidak sebanding dengan pengeluaran selama masa kampanye.
Menyikapi hal ini, capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mendorong pemerintah menanggung biaya proses politik. Salah satu alasannya supaya biaya mahal itu justru tidak menjadi sumber korupsi.
Hal ini diungkap Anies usai menjadi pembicara dalam kegiatan US-Indonesia Investment Summit di Grand Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).
"Reformasi terkait pada pembiayaan kegiatan politik, itu yang perlu jadi agenda reformasi. Karena kita mengetahui parpol itu harus dibiayai untuk bisa berjalan," katanya.
Menurut bakal capres yang diusung Partai Nasdem, PKS dan PKB itu, model pembiayaan Pemilu harus menjadi perhatian dan segera dicarikan solusinya.
"Ketika itu tidak jadi perhatian nanti kemudian beban itu akan muncul kemana? ke Anggota Dewan, DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR pusat, di mana mereka kemudian harus menanggung pembiayaan-pembiayaan dan efeknya nanti ke APBN, APBD, ke kebijakan," demikian Anies.
Sumber: rmol
Foto: Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan/RMOL
