KPK hanya jadi alat kekuasaan Jokowi. Selama rezim Jokowi berkuasa tidak ada satu pun kasus orang-orang pro Jokowi yang ditangani KPK, apalagi KPK berani usut keluarga Jokowi.
Orang-orang yang semula dibidik KPK lalu segera berlindung ke Jokowi langsung beres urusannya. Para Ketum Parpol : AH (Golkar), ZH (PAN), YIM (PBB), FH (Gelora) termasuk PS (Gerindra) yang terlibat kasus food estate, alutsista bekas, dan korupsi di Kemenhan jadi aman karena dapat jaminan Jokowi.
Kenapa sekarang KPK berani usut Hasto sebagai sekjen PDIP ? Diduga sebagai _pressure_ kepada Megawati agar mengendorkan serangannya kepada Jokowi. Hasto akan jadi alat barter bagi Jokowi supaya PDIP tidak terus mengkritik Jokowi. Selain Hasto mungkin kasus suami Puan Maharani, Happy Hapsoro bisa lebih mematikan lagi.
KPK itu sudah jadi air comberan yang berbau busuk, mana mungkin bisa membersihkan korupsi di negeri ini. Di internal KPK-nya sendiri jadi sarang korupsi, termasuk pemerasan terhadap para tahanan KPK.
KPK sudah tidak berguna, harus dibubarkan. Semua langkah KPK hanya pencitraan dan mampunya membidik koruptor kelas teri dan koruptor musuh Jokowi. KPK tidak akan berani tangkap koruptor kelas kakap, apalagi para koruptor taipan. KPK juga tidak berani tangkap koruptor yang dilindungi Jokowi, apalagi putra Jokowi, Gibran dan Kaesang yang sudah berkali-kali dilaporkan ke KPK oleh Ubaidillah Badrun.
Semua keluarga Jokowi, kerabat Jokowi, kroni Jokowi, dan pendukung Jokowi bakal aman dari pencidukan KPK dan Kejaksaan.
Indonesia saat ini sudah jadi sarang mafia dan koruptor subur makmur.
Negara tidak mungkin maju jika para koruptor dibiarkan bebas melenggang.
Bandung, 7 Dzulhijjah 1445
Oleh: Sholihin MS
Pemerhati Sosial dan Politik
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
