Abdul Mu’ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ikut buka suara soal DPR yang akan memutuskan tentang RUU Pilkada hari ini Kamis 22 Agustus 2024 atau Jumat 23 Agustus 2024.
Kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, masyarakat tengah bersiap unjuk rasa di Gedung DPR RI imbas RUU Pilkada yang akan disahkan.
Abdul Mu’ti pun demikian, mengaku sulit memahami langkah Dewan Perwakilan Rakyat yang justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi lewat akun X miliknya.
Menurutnya, lembaga legislatif DPR harusnya jadi teladan untuk mematuhi Undang Undang yang berlaku
DPR menurutnya merupakan lembaga negara yang merepresentasikan apa yang diinginkan oleh rakyat semestinya paham betul dasar-dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kepentingan negara dan rakyat daripada kepentingan politik kekuasaan semata.
Tak hanya itu, menurutnya DPR perlu menghormati setinggi-tingginya lembaga Yudikatif termasuk MK.
“Karenya DPR tidak semestinya bersebarangan, berbeda, dan menyalahi keputusan MK dalam masalah persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah dengan melakukan pembahasan RUU Pilkada 2024.” katanya lewat cuitan.
Abdul juga mengatakan langkah DPR bisa jadi timbulkan disharmoni sistem ketatanegaraan dan jadi masalah serius di Pilkada 2024.
“Selain itu akan menimbulkan reaksi publik yg dapat mengakibatkan suasana tidak kondusif dlm kehidupan kebangsaan.” tambahnya lagi.
Terakhir, Sekum PP Muhammadiyah berharap DPR bisa sensitif tak anggap sederhana soal arus massa hingga akademisi dan mahasiswa yang unjuk rasa.
“Perlu sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang semakin meluas.” pungkasnya.(*)
Sumber: kilat
Foto: Abdul Mu'ti soal unjuk rasa di DPR (Instagram @kabarmuhammadiyah)
