Fenomena lawan kotak kosong yang berpotensi terjadi di sejumlah daerah pada Pilkada Serentak 2024 menunjukkan demokrasi kian merosot.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti mencermati, potensi kotak kosong bisa terjadi di Pilkada Jakarta, Sumatera Utara (Sumut) hingga Jawa Timur (Jatim) 2024.
“Ini adalah lanjutan kemerosotan demokrasi di era kepemimpinan Jokowi,” kata Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/8).
Ray menjelaskan kenapa bisa disebut kelanjutan. Menurutnya, itu merupakan tindakan politik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
Putusan MK berbuntut pada putusan Mahkamah Agung (MA) tentang batas minimum usia calon kepala daerah di Pilkada 2024.
“Ketentuan ini memberikan angin segar bagi putra Jokowi, Kaesang untuk berlaga di Pilkada. Lalu, mulai marak lawan kotak kosong di Pilkada,” ujar pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Menurut Ray, fenomena kotak kosong itu tidak lain agar para calon yang dikehendaki penguasa dan kroni-kroninya bisa mulus mengisi jabatan kepala daerah.
Atas kondis itu, Ray menyebut Jokowi dan kroni-kroninya secara perlahan tapi pasti merusak tatanan demokrasi yang telah terbangun selama ini.
“Mereka menganggap demokrasi hanya sebatas aturan yang membolehkan dan melarang. Bukan soal moral atau etika dalam bernegara," pungkas aktivis 98 ini.
Sumber: rmol
Foto: Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net
