Kontroversi alat kontrasepsi bagi pelajar terus bergulir. Kali ini giliran Ustaz Adi Hidayat yang menyatakan penolakannya dengan lantang.
“Dasar pemikirannya apa?” kata Ustaz Adi Hidayat melalui video yang diunggah di kanal YouTubenya.
Hal ini dikatakan oleh Ustaz Adi Hidayat bukan tanpa alasan dan bukan karena beliau seorang Ustaz saja.
Namun Ustaz Adi Hidayat menyoroti keputusan penyediaan alat kontrasepsi ini berdasarkan Undang-undang dan dasar negara Indonesia.
“Undang-undang pendidikan,, khususnya kita ingin mencapai generasi emas. Ini korelasi dengan alat kontrasepsi bagaimana?” tanya dengan penuh keheranan.
‘Apakah memang anak-anak sekolah dinilai layak lakukan hubungan seksual?” ujarnya menambahkan.
Ustaz Adi Hidayat kemudian mempertanyakan apakah memang karena di kalangan remaja sudah terjadi hubungan seksual?
“Jika iya ini musibah besar,” tandas Ustaz Adi Hidayat.
“Jika dasar peraturan ini karena ditemukan hubungan seksual maka ini musibah pertama dalam berbangsa,” lanjutnya.
Hal ini karena menurut Ustaz Adi Hidayat, dasar pertama berbangsa adalah kekuatan spiritual.
“Jadi sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa pertama spiritual,” jelasnya.
Ustaz Adi Hidayat kemudian menganalogikan alat kontrasepsi dengan pencurian.
“Sampaikan ke peserta didik, misal disampaikan jangan mencuri, tapi disediakan barang yang boleh dicuri, kan membingungkan,” katanya.
Maka menurut Ustaz Adi Hidayat, hal ini penting untuk diurai karena tidak senafas dengan Undang-undang Pendidikan.
Ustaz Adi Hidayat juga berharap karena ia seorang pendakwah maka dianggap tidak layak mengomentari hal tersebut.
“Jangan karena ini ustaz bukan ahli, tidak bisa berpendapat,” katanya.
“Kita harus memahami, mengamalkan Undang-undang,” tambahnya.
Pasal mengenai penyediaan alat kontrasepsi ini menurut Ustaz Adi Hidayat jelas harus dipertanyakan.
“Ini tidak jelas. Siapa yang diberikan? Yang jelas siapa? Objek siapa?” ujarnya.
Adanya pasal ini menurut Ustaz Adi Hidayat menghadirkan adanya in kontradiksi dalam Undang-undang negara Indonesia.
“Dengan menghadirkan pendidikan terlihat ada in kontradiksi, satu ingin meningkatkan iman dan takwa satu sisi menyiapkan alat yang jelas melanggar iman dan takwa,” tandas Ustaz Adi Hidayat.
“Ini kan anak-anak belum menikah, Undang-undang Pernikahan menetapkan batas minimal, Undang-undang Pendidikan meningkatkan iman dan takwa tapi ini di Undang-undang Kesehatan menyediakan alat yang kontradiktif dengan dua peraturan itu,” tambah Ustaz Adi Hidayat.
Ustaz Adi Hidayat kemudian mempertanyakan kepada seluruh pihak mau dibawakah sebenarnya generasi bangsa ini.
Kemudian Ustaz Adi Hidayat mengingatkan, jangan pernah memasukkan budaya negara lain ke NKRI.
“Problem terbesar sering kali NKRI, garuda di dadaku tapi kenapa aturan negara lain, budaya negara lain dipaksakan dibawa ke negeri indonesia?” ujarnya.
“Budaya Barat biarkan dengan kebebasannya, budaya yang di Arab juga tidak harus sama di Indonesia,” lanjutnya.
Indonesia sejak dulu kata Ustaz Adi Hidayat adalah budaya timur dengan nilai-nilai keagamaan untuk membimbing nilai-nilai berbangsa.
Hal ini tentu kata Ustaz Adi Hidayat sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.
“Saat itu semua agamawan, negarawan, cendekiawan duduk bersatu. Orangtua kita dahulu tentu sudah melihat karakteristik,” katanya.
Namun Ustaz Adi Hidayat mengingatkan bahwa siapapun yang berpendapat jangan pernah dibuat dengan tujuan menjatuhkan orang.
Beliau mengatakan, mengenai keputusan ini, semua pihak harus bersinergi.
“Tentu inti poin kita saling bersinergi, jangan ditujukan untuk menjatuhkan pihak tertentu,” tandasnya.
Mengapa? Karena generasi bangsa yang sekarang adalah pengganti pemimpin yang ada saat ini.
“Pemimpin akan berganti, tugas kita harus menyiapkan generasi penerus,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
Salah satunya memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.
Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja, di mana pemerintah akan menggalakkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.
Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.
Juru Bicara (Jubir) Kesehatan Mohammad Syahril menjelaskan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.
“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” katanya.
Sementara, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Arif menyarankan perlunya pendekatan menyeluruh, termasuk aspek keagamaan, dalam menangani kontroversi kebijakan penggunaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.
Ma'ruf Amin menyarankan agar pihak-pihak terkait tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga melibatkan lembaga keagamaan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.
"Saya menyarankan supaya mendengar, berkonsultasi dengan pihak-pihak lembaga keagamaan, jangan hanya dilihat dari aspek kesehatannya saja, tapi juga aspek keagamaannya," kata dia, Rabu (7/8/2024).
Menurut dia, integrasi antara pertimbangan kesehatan dan nilai-nilai keagamaan sangat penting memastikan solusi yang diambil tidak hanya efektif dari segi medis, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip etika masyarakat.
Sumber: tvonenews
Foto: Ustaz Adi Hidayat/Sumber : Tangkapan Layar/YouTube Adi Hidayat Official
