Pembatasan BBM subsidi merupakan cara pemerintah berpihak pada masyarakat kelas menengah hingga bawah.
Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan, pemberlakuan subsidi BBM harus mampu menjangkau kelas bawah bukan malah dinikmati rakyat kelas atas.
"Ya jadi memang sejak awal tujuan dari subsidi itu untuk membantu masyarakat, agar daya beli terjangkau, terutama masyarakat menengah ke bawah," kata Karding kepada wartawan, Senin (9/9).
Menurutnya, penerapan pembatasan subsidi BBM ini agar bisa dinikmati rakyat kecil, lantaran menelan APBN yang cukup besar.
"Memang subsidi ini beban ke APBN lumayan besar, tetapi kita harus cara ini tepat sasaran. Apapun alasannya subsidi harus jalan, cuma memang jangan sampai dinikmati oleh orang-orang kaya," kata Karding.
Oleh sebab itu, legislator dari Fraksi PKB ini mendukung program pemerintah membatasi subsidi dengan berbagai cara yang diberikan oleh Pertamina.
"Makanya Pertamina buat program segala macam cara mulai dari aplikasi sampai kerjasama dengan kepolisian soal nomor plat sampai dengan pembatasan-pembatasan tertentu," kata Karding.
"Wajib pemerintah melindungi masyarakat kecil," tutup Karding.
Pemerintah berencana mulai membatasi penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada 1 Oktober 2024 mendatang.
Meski sudah beredar tanggal penerapannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembatasan BBM subsidi itu masih dalam proses sosialisasi.
Sumber: rmol
Foto: SPBU Pertamina/Ist
.jpg)
