Presiden Prabowo Subianto akan diapresiasi publik jika membuka kran atau memberi restu bagi aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa dan mengusut dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam merespon terkait kasus persoalan hukum yang semakin banyak terungkap soal kebobrokan Jokowi.
"Jokowi tidak segera diperiksa, maka saya khawatir juga akan menggerus kepercayaan publik tidak hanya kepada aparat penegak hukum, akan tetapi juga pada pemerintahan Prabowo yang pada 100 hari pertama dinilai berhasil dalam berbagai hal," kata Saiful yang dikutip dari RMOL, Senin, 27 Januari 2025.
Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, beban Prabowo sangat berat jika terus berposisi melindungi Jokowi.
"Namun hal yang patut diapresiasi jika ternyata Prabowo membuka kran bagi penegak hukum untuk memeriksa dan mengusut dugaan KKN yang terjadi pada era pemerintahan Jokowi, atau bisa jadi Prabowo juga merasa tersandera dengan berbagai macam pengadaan yang pernah diadakan pada saat ia menjabat sebagai Menhan," pungkas Saiful.
Sumber: rmol
Foto: Prabowo Subianto dan Jokowi/Net
