Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal angkat bicara terkait
pemangkasan anggaran sejumlah kementerian/lembaga di pemerintahan Presiden
Prabowo Subianto.
Lewat cuitan di akun X pribadinya pada Selasa (2/4/2025), mantan politikus
Partai NasDem ini pun seolah setuju dengan kebijakan Prabowo yang memangkas
anggaran. Pasalnya, dia menganggap selama ini kinerja kementerian bobrok
meski di pemerintahan sebelumnya telah kerap 'diguyur' tambahan anggaran.
"Semua kementerian mengeluhkan pemotongan anggaran ekstrem. Selama puluhan
tahun kinerja mereka compang-camping, meski anggaran terus ditambah,"
cuitnya dikutip Suara.com, Rabu (5/2/2025).
Mantan anggota Komisi III DPR ini juga menyoroti reaksi publik yang tidak
terlalu peduli atas pemangkasan anggaran tersebut. Bahkan, Akbar Faizal juga
menyindir soal hasil sejumlah lembaga survei soal tingkat kepuasan publik
kepada pemerintah.
Semua kementerian mengeluhkan pemotongan anggaran ekstrim. Selama puluhan tahun kinerja mereka compang-camping meski anggaran terus ditambah. Mereka hanya beruntung respon publik biasa saja terutama oleh ketakpahaman apalagi dibumbui menu ‘puas’ oleh lembaga survei. Selain…
— Akbar Faizal (@akbarfaizal68) February 4, 2025
"Mereka hanya beruntung respons publik biasa saja, terutama oleh
ketidakpahaman apalagi dibumbui menu ‘puas’ oleh lembaga survei," ungkapnya.
Dalam unggahannya itu, Akbar Faizal pun membongkar sederet masalah yang
menjadi bobroknya kinerja kementerian/lembaga. Atas kritik pedasnya itu,
Akbar pun mengakhiri cuitannya itu dengan kalimat yang menohok.
"Selain korupsi, keengganan memgoptimalkan teknologi informasi dan
komunikasi digital jadi penyebab. Kata para aktivis, tolol adalah pintu lain
menemukan jalur tikus," tulisnya.
Cuitan Akbar Faizal lantas ramai disorot netizen dengan beragam komentar.
Tampak, netizen pun terbelah menjadi dua kubu saat menanggapi pernyataan
Akbar Faizal. Dari kalangan ada yang setuju dan tidak setuju dengan
pemangkasan anggaran tersebut. Sebab, ada sejumlah kementerian/lembaga yang
anggarannya tidak ikut dipangkas.
Bahkan, ada netizen yang mengaku ASN ikut kini cemas dengan anggaran
sejumlah kementerian/lembaga yang dipangkas oleh Prabowo.
"Cara Prabowo untuk meminimalisir korupsi, kebocoran anggaran dan proyek
tipu-tipu, akal-akalan adalah dengan melakukan pemangkasan anggaran yang
tidak urgent guna dimanfaat pada program utama juga menghindari hutang,"
tulis akun @R1********.
"Keluhannya bukan ke masalah kegiatan, bang. Tapi bagaimana kemungkinan ini
menyasar gaji dan tunjangan ASN, ga semua ASN gajinya wah. Kami yang muda2
ga ada dinas gpp, udah biasa pas pandemi kerja jarak jauh dan beres, tapi
tolong jangan diusik penghasilan yang seuprit itu," curhat akun @bu******.
"Kontradiksi. Bilang mau menghemat, tapi jumlah jabatan setara Memteri
bertambah berlipat ganda. Gaji tundangan dan fasilitasnya bukan sedikit
menelan anggaran," timpal akun @Ad*******.
Prabowo Pangkas Anggaran K/L
Presiden Prabowo sebelumnya meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah
daerah melakukan efisiensi belanja anggaran mencapai Rp 306,69 triliun.
Prabowo meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan
dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, hingga seminar.
Perintah itu disampaikan Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1
Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD
Tahun 2025.
Dalam inpres disebutkan bahwa pemangkasan paling banyak dilakukan untuk
anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun.
Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian
mengeluarkan surat edaran nomor S-37/MK.02/2025 tentang daftar belanja
kementerian dan lembaga yang terdampak pemangkasan anggaran.
Melalui surat tersebut, Sri Mulyani beri catatan tentang 16 pos belanja
kementerian/lembaga yang perlu dipangkas, di antaranya:
- Alat tulis kantor (ATK): 90 persen
- Kegiatan seremonial: 56,9 persen
- Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45 persen
- Kajian dan analisis: 51,5 persen
- Diklat dan bimbingan teknis (bimtek): 29 persen
- Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40 persen
- Percetakan dan souvenir: 75,9 persen
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan: 73,3 persen
- Lisensi aplikasi: 21,6 persen
- Jasa konsultan: 45,7 persen
- Bantuan pemerintah: 16,7 persen
- Pemeliharaan dan perawatan: 10,2 persen
- Perjalanan dinas: 53,9 persen
- Peralatan dan mesin: 28 persen
- Infrastruktur: 34,3 persen
- Belanja lainnya: 59,1 persen
Sumber:
suara
Foto: Anggaran Dipangkas Prabowo, Akbar Faizal Kutip Ucapan Aktivis: Tolol
Adalah Pintu Lain Temukan Jalur Tikus. (YouTube/Akbar Faizal Uncensored)
