Perum Bulog dinilai tidak transparan dalam pengelolaan beras sehingga menyebabkan 300 ribu ton beras sisa impor tahun 2024 berkutu.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, menyatakan temuan ini menunjukkan adanya kerugian negara. Bulog pun didesak bertanggungjawab atas kerugian ini.
"Jangan sampai dengan dalih beras bisa difumigasi, lantas dianggap negara tidak merugi. Ini jelas kerugian karena tak layak dikonsumsi,” kata Hindun lewat keterangan resminya, Senin 17 Maret 2025.
Dia menduga, beras berkutu bisa jadi lebih dari 300 ribu ton. Hal itu karena di beberapa kantor wilayah dan cabang cenderung tidak transparan memberikan laporannya.
“Bisa jadi lebih ini hitungannya. Bulog saja yang nggak transparan,” tegas legislator Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Hindun berharap, jajaran baru direksi Bulog dapat melakukan perencanaan yang lebih matang dan strategis. Sehingga, situasi seperti ini tidak terulang lagi.
"Ini peringatan! Jajaran direksi baru harus lebih jeli dan visioner agar tidak merugikan keuangan negara,” tandas Hindun.
Sumber: rmol
Foto: Ilustrasi/Net
.jpg)
