Driver ojek online (ojol) mengancam aksi pada Selasa (25/3) dan setelah lebaran 2025 karena cuma mendapatkan bantuan hari raya (BHR) senilai Rp50 ribu-Rp100 ribu.
Angka tersebut jauh dari yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Sang Kepala Negara mengaku mendapatkan informasi bahwa setiap ojol bakal menerima BHR senilai Rp1 juta.
Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan BHR yang diterima ojol juga menyalahi ketentuan pemerintah. Ia mengutip Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan yang menyebut bantuan diberikan senilai 20 persen dari pendapatan setahun terakhir.
"Hanya segelintir ojol terima Rp900 ribu. Infonya hanya ojol binaan saja, seperti yang dibawa masuk ke Istana bertemu Presiden (Prabowo) yang diberikan BHR Rp900 ribu. Namun, ojol reguler hanya menerima Rp50 ribu," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/3).
"Kami protes keras terhadap aplikator yang telah melakukan akal-akalan, menipu Presiden RI (Prabowo), membangkang menaker, dan membohongi ojol seluruh Indonesia. Hanya demi menjaga citra baik di mata presiden, aplikator melaporkan bahwa BHR diberikan senilai hampir Rp1 juta, pembohongan besar!" tegas Igun.
Ia mencontohkan BHR dengan nominal sangat kecil itu didapatkan pengemudi yang sudah mengabdi lima tahun lamanya di salah satu perusahaan. Menurutnya, perlakuan ini tidak adil.
Igun mengatakan selama ini bahkan para driver harus rela terkena pemotongan biaya aplikasi yang mencapai 50 persen di setiap orderan. Di lain sisi, rata-rata driver ia klaim bisa menyumbangkan cuan kepada perusahaan berkat getol narik.
"Lalu, aplikator hanya memberikan BHR Rp50 ribu saja? Ini sudah merupakan bentuk perbudakan bagi ojol, bukan sebagai kemitraan. Pemerintah serta presiden harus mengambil tindakan tegas untuk menjaga citra baik di mata ojol seluruh Indonesia," desaknya.
"Wamenaker (Immanuel Ebenezer) menerima laporan kami dan menyampaikan agar para ojol yang menerima BHR tidak sesuai SE Menaker untuk membuat pengaduan ke Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan. Asosiasi akan melaksanakan aksi besar setelah Hari Raya (Idulfitri)," sambung Igun.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengajak para driver untuk melakukan aksi massal besok di Kementerian Ketenagakerjaan.
Keluhan SPAI juga sama. Lily mencontohkan ada driver dengan pendapatan dalam setahun terakhir mencapai Rp33 juta, tapi hanya diberi BHR Rp50 ribu.
"Nilai ini jelas jauh dari informasi yang diterima Presiden (Prabowo) bahwa platform akan memberikan THR ojol sebesar Rp1 juta bagi setiap pekerjanya," tuturnya.
"Kami menyerukan kepada seluruh pengemudi ojol, taksi online, dan kurir untuk mendatangi bersama-sama Kementerian Ketenagakerjaan membuat pengaduan massal ke Posko THR pada 25 Maret 2025 pukul 10.00 WIB. Untuk yang di luar Jabodetabek dapat mendatangi kantor pemerintah daerah setempat untuk mengadukan THR ojol yang tidak manusiawi," tegas Lily.
Lily mengungkapkan banyak skema atau aturan diskriminatif dari aplikator. Contohnya, potongan platform sampai 50 persen yang menggerus pendapatan ojol dan membuat driver terlihat tak berkinerja baik.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto bahkan mengimbau aplikator untuk menambah besaran BHR agar lebih dari Rp1 juta. Ia juga menyinggung para pengusaha untuk 'sadar diri'.
Menurutnya, pengusaha aplikasi di Indonesia selama ini bisa untung karena kehadiran para pengemudi. Oleh karena itu, Prabowo meminta timbal balik dari perusahaan kepada pekerja.
"Karena pengusaha harus tahu kalau dia untung, untung, untung, ya dia juga harus memperhatikan para pekerjanya. Justru, para pekerja ini yang memberi keuntungan bagi dia," tegasnya dalam Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (21/3).
Pemberian BHR untuk driver ojol harus dibayarkan paling telat H-7 sebelum lebaran. Jika Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025, berarti pengemudi sudah harus menerima bantuan tersebut hari ini.
Sumber: cnnindonesia
Foto: Presiden Prabowo Subianto/Net
