Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya sempat mengeluarkan pernyataan keras terkait kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia bahkan mengancam akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika lembaga antirasuah tersebut menahan Hasto. Namun, hingga saat ini, ancaman tersebut tidak pernah direalisasikan, yang membuat banyak pihak mempertanyakan komitmen Megawati terhadap pernyataannya sendiri.
Salah satu tokoh yang menyoroti hal ini adalah aktivis politik Rahman Simatupang. Menurutnya, ancaman Megawati tersebut hanya “omon-omon” alias sekadar omongan belaka tanpa realisasi nyata.
“Megawati sempat bicara lantang, seolah-olah akan pasang badan untuk Hasto. Tapi faktanya, setelah Hasto ditahan KPK, Megawati tidak pernah muncul atau mendatangi KPK. Ini hanya retorika politik,” ujar Rahman yang dikutip dari www.suaranasional.com, Selasa (18/3/2025).
Pernyataan Megawati yang terkesan keras terhadap KPK saat itu dianggap sebagai sinyal bahwa PDIP akan bersikap defensif dalam kasus Hasto. Hal ini bukan pertama kalinya partai berlambang banteng tersebut menunjukkan sikap kurang kooperatif terhadap KPK.
Ketika KPK menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan kader-kader PDIP, ada kecenderungan resistensi dari elite partai. Contohnya, kasus suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Harun Masiku, di mana sejumlah pihak menduga ada upaya menghalangi penyelidikan.
Dalam konteks Hasto Kristiyanto, pernyataan Megawati sebelumnya menunjukkan indikasi bahwa partai ingin mempertahankan posisinya terhadap penegakan hukum yang dilakukan KPK. Namun, ketidakhadiran Megawati untuk membela Hasto di KPK menunjukkan adanya perbedaan antara narasi politik dan tindakan nyata.
“Di satu sisi, PDIP ingin mempertahankan citra sebagai partai yang dekat dengan rakyat dan anti-korupsi. Tapi di sisi lain, ketika kadernya tersangkut kasus hukum, mereka kerap mengambil posisi defensif. Ini menunjukkan ada perbedaan antara komitmen politik dan realitas di lapangan,” ungkap.
Mengapa Megawati Tak Kunjung Mendatangi KPK? Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan mengapa Megawati tidak merealisasikan ancamannya untuk mendatangi KPK.
Pertama, Menghindari Kesan Mengintervensi Hukum. Jika Megawati benar-benar mendatangi KPK, langkah tersebut bisa dianggap sebagai bentuk tekanan politik terhadap lembaga independen tersebut. Dalam iklim politik yang semakin transparan, upaya semacam ini bisa menuai kritik luas, baik dari masyarakat maupun dari kelompok antikorupsi.
“Kedua, Strategi Politik PDIP. PDIP tengah berada dalam persiapan menuju Pemilu 2029, dan setiap langkah politik harus diperhitungkan dengan cermat. Terlalu banyak campur tangan dalam kasus hukum bisa merugikan partai secara elektoral. Sebagai partai pemenang pemilu dalam beberapa periode terakhir, PDIP tidak ingin terlihat melindungi kader yang bermasalah secara hukum,” tegasnya.
Dengan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PDIP harus berhitung dalam setiap langkah politiknya. Meskipun Megawati adalah sosok yang dihormati dalam dunia politik, manuver yang dianggap melawan upaya penegakan hukum bisa membuat hubungan dengan pemerintahan baru menjadi semakin renggang.
“Kalau PDIP masih ingin bertahan sebagai kekuatan politik utama di Indonesia, mereka harus mulai berpikir untuk melakukan reformasi internal. Jangan sampai publik melihat partai ini hanya sibuk membela kadernya yang bermasalah, sementara agenda reformasi dan pemberantasan korupsi diabaikan,” tegasnya.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pernah menyatakan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap.
Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait Harun Masiku pada Selasa sore, 24 Desember 2024.
“Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya,” ujar Megawati dalam peluncuran dan diskusi buku ‘Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
Megawati lantas mempertanyakan sikap penyidik KPK Rossa Purbo Bekti yang menangani kasus Harun. Megawati menyoroti perilaku Rossa yang seolah takut karena memakai masker dan topi ketika melakukan pemeriksaan. Megawati juga mengkritik Rossa yang menyita buku partai dari tangan ajudan Hasto, Kusnadi.
“Terus saya bilang, si Rossa itu punya surat perintah enggak? Kan yang dia nya turun itu kan ada ini nya Pak Hasto, si Kusnadi. Dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka pikir ‘oh mungkin ada di dia’. Tapi kan harus ada prosesnya dong, enggak kaya ngono lho,” kata Megawati.
Sumber: suaranasional
Foto: Megawati Soekarnoputri (IST)
.jpg)
