Penunjukan Irjen Rudi Setiawan sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu yang paling vokal menyuarakan kritik adalah pengamat politik dan kebijakan publik, Muslim Arbi, yang menilai pengangkatan tersebut sebagai bentuk “imbalan politik” atas keberhasilan mentersangkakan dan menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Irjen Rudi sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), posisi strategis yang berada di jantung operasional lembaga antirasuah tersebut. Dalam kapasitas itulah, ia berperan dalam penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Hasto Kristiyanto, yang belakangan dituding terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam lingkaran elite partai penguasa.
“Pengangkatan Rudi Setiawan jadi Kapolda Jabar tak bisa dipandang hanya sebagai mutasi biasa. Ini patut dicurigai sebagai bentuk imbalan atau reward politik dari penguasa karena telah berhasil menahan Hasto,” ujar Muslim Arbi kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (16/4/2025).
Muslim Arbi menilai, penahanan Hasto sarat dengan nuansa politis. Ia merujuk pada momentum politik nasional yang belakangan ini semakin mengarah pada upaya pelumpuhan kekuatan oposisi internal jelang konsolidasi pascapilpres. Hasto diketahui sebagai salah satu figur penting di lingkaran PDI Perjuangan yang selama ini menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
“Proses hukum harus bebas dari intervensi politik. Tapi ketika pejabat penegak hukum yang menangani kasus tokoh politik tertentu justru kemudian naik jabatan strategis, tentu publik bertanya-tanya: ini hukum atau pesanan politik?” tegas Muslim.
Ia menambahkan, pola ini semakin memperkuat dugaan bahwa KPK tengah disetir untuk mengakomodasi agenda tertentu, bukan lagi menjadi lembaga independen yang teguh menjaga integritas pemberantasan korupsi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan Muslim Arbi. Sementara itu, dari pihak Istana maupun Polri juga belum ada klarifikasi atas spekulasi publik soal relasi antara penahanan Hasto dan promosi jabatan Irjen Rudi Setiawan.
Namun demikian, sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa promosi terhadap Rudi adalah bagian dari rotasi rutin di tubuh Polri dan tidak berkaitan langsung dengan penanganan kasus hukum manapun.
Apa yang disampaikan Muslim Arbi mencerminkan kekhawatiran publik yang lebih luas terhadap independensi lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Di tengah krisis kepercayaan terhadap KPK, ditambah dengan peran politis aparat hukum menjelang pilkada serentak 2024 dan konsolidasi kekuasaan nasional, kasus ini menjadi sorotan penting.
Muslim Arbi pun mengingatkan bahwa apa yang terjadi pada Hasto bisa menjadi preseden buruk. “Kalau ini dibiarkan, maka siapa pun yang kritis terhadap kekuasaan akan dikriminalisasi dengan mudah. Penegakan hukum bukan lagi alat keadilan, tapi jadi alat kekuasaan,” pungkasnya.
Sumber: suaranasional
Foto: Muslim Arbi (IST)
