Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bertemu dengan mitranya dari Palestina, Mohammed Mustafa, di London sebagai bagian dari upaya pemerintah Inggris untuk membantu perjuangan negara Palestina.
Dalam pertemuan mereka, Senin (28/4/2025), Starmer menyampaikan belasungkawa yang tulus atas hilangnya nyawa yang mengerikan di Gaza, di mana tindakan militer Israel sejak akhir 2023 telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina.
Ia mengatakan Inggris akan terus mendesak perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta menentang dimulainya kembali perang di Gaza setelah gagalnya gencatan senjata sebelumnya pada pertengahan Maret.
Mustafa, pemimpin Otoritas Palestina (PA) pertama yang mengunjungi Downing Street sejak 2021, juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri David Lammy. “Mereka menandatangani nota kesepahaman yang meneguhkan komitmen mereka untuk memajukan negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara,” kata Kantor Luar Negeri Inggris, mengutip Arab News.
Dokumen tersebut menegaskan pandangan bahwa otoritas Palestina adalah satu-satunya entitas pemerintahan yang sah di wilayah Palestina, meliputi Gaza, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat. “Saya menegaskan kembali komitmen Inggris untuk mengakui negara Palestina sebagai kontribusi terhadap proses tersebut,” kata Menlu David Lammy.
Hal ini juga menekankan perlunya menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah otoritas Palestina berpusat di Ramallah, yang pada gilirannya diharuskan berkomitmen pada reformasi politik dan keuangan.
Selain itu, Inggris mengumumkan paket bantuan senilai £101 juta (sekitar Rp2,2 triliun) untuk Palestina guna mendukung operasi bantuan kemanusiaan, pembangunan ekonomi, dan reformasi.
Lammy mengatakan kunjungan Mustafa menandai langkah signifikan dalam memperkuat hubungan Inggris dengan Otoritas Palestina, mitra utama perdamaian di Timur Tengah, di saat yang kritis.
"Kami tidak akan menyerah pada solusi dua negara, di mana negara Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai, bermartabat, dan aman. Saya menegaskan kembali komitmen Inggris untuk mengakui negara Palestina sebagai kontribusi terhadap proses tersebut."
Hamas, yang telah menguasai Jalur Gaza sejak 2007 dan melancarkan serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, tidak akan memiliki peran apa pun di masa depan daerah kantong pantai Palestina itu, tambahnya.
Kantor Luar Negeri mengatakan, Hamas harus segera membebaskan sandera (Israel) dan melepaskan kendali atas Gaza. Inggris akan bekerja sama dengan PA dalam rencana bersama untuk masa depan Gaza, yang dibangun di atas inisiatif dipimpin oleh negara-negara Arab.
Prancis dan Arab Saudi akan menjadi ketua bersama pertemuan di PBB pada bulan Juni untuk menggalang dukungan bagi pengakuan negara Palestina. Anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh yang berkuasa baru-baru ini mendesak Kantor Luar Negeri untuk secara resmi mengakui negara Palestina, dan mengatakan inisiatif Prancis-Saudi memberikan peluang bagi Inggris.
Pemerintah Israel tetap teguh dalam penentangannya terhadap pengakuan apa pun tentang negara Palestina. Pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengambil langkah-langkah untuk melemahkan Otoritas Palestina didukung Barat, termasuk menahan jutaan dolar pajak Palestina atas nama otoritas tersebut.
Netanyahu menolak peran apa pun bagi PA dalam masa depan Gaza serta mengkritik rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk konferensi kenegaraan Palestina. Dari 193 anggota PBB, 147 telah secara resmi mengakui kenegaraan Palestina, termasuk Spanyol, Irlandia, dan Norwegia. Prancis, Kanada, Inggris, Italia, dan Jerman termasuk di antara negara-negara yang belum melakukannya.
Sumber: inilah
Foto: Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa berjabat tangan sebelum pertemuan di 10 Downing Street, London, 28 April 2025. (Foto: PA)
