Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya Penulis bersama sejumlah tokoh & aktivis Jakarta bisa bersilaturahmi ke Bandung, bertemu dengan tokoh, aktivis dan Ulama di Bandung (Sabtu, 19/4). Dari Jakarta, turut hadir dalam agenda ini: Bang Muhammad Said Didu, Bang Edy Mulyadi, Bang Meidy Juniarto, Bang Azam Khan, Pak Kol Purn TNI Muhammad Nur Saman, Bu Kurnia Tri Royani, Bu Susiasih, Uda Afrinaldi, dr Julia Satari, Bu Tita (ARM), Bu Susi (ARM), Bu Ida (ARM), dan banyak anggota Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) lainnya.
Bu Menuk Wulandari Ketua ARM, dalam agenda ini tidak bisa hadir, karena sedang pemulihan. Semoga, beliau segera pulih, Amien.
Adapun dari Bandung, nampak hadir Ustadz Asep Syaripudin selaku Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API JABAR), Pak Dr Memet Hakim (Akademisi UNPAD), Pak Solihin MS, Pak Luki, Brigjen TNI Purn Purnomo Hidayat, Kol Purn TNI Sugeng Waras (Ketua FPPI/Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia), Kang Marsah (KBPI Bandung Kulon), dr Heru (MMT), Kol Purn TNI Muhammad Sahar Harahap, Ustadz Heri Siswanto (Alumni Ngruki Solo), Ustadz Hari Nugraha (APTNI Jabar), Pak Dadang Suherman, Bu Andi Neni, dll.
Kami diskusi intensif dengan sekitar 60 an peserta. Pertemuan ini dilatarbelakangi masalah pagar laut, yang sebenarnya bukan hanya terjadi di PIK-2 Tangerang Banten. Tetapi nyaris di berbagai bibir pantai Indonesia, termasuk yang terjadi di pantai Segara Jaya, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat.
Perjuangan melawan Oligarki PIK-2 dan kezaliman terhadap tanah dan laut rakyat, tidak boleh hanya digaungkan Warga Banten, melainkan seluruh rakyat, termasuk warga Jawa Barat.
Karena itu, perlu penyampaian up date perjuangan pagar laut dan sertifikat laut di Banten, agar diketahui oleh masyarakat Jawa Barat.
Diperlukan pula dukungan dari masyarakat Jawa Barat, untuk terlibat dalam perjuangan melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Agenda Silaturahmi dari tokoh Jakarta yang terlibat Advokasi PIK-2 di Banten, dengan tokoh Jawa Barat, adalah untuk merealisasikan dukungan tersebut.
Lagipula, isu kezaliman proyek Aguan dan Anthony Salim ini harus diamplifikasi dan dinasionalisasi, agar perjuangan melawan Oligarki Perampas Tanah Rakyat, menjadi perjuangan semesta, perjuangan seluruh rakyat Indonesia.
Alhamdulillah, dalam forum yang akrab dan hangat tersebut, terjalin silahturahmi dan tukar pandangan antara aktivis Jakarta dengan Aktivis Jawa Barat. Dan akhirnya, sejumlah poin kesepakatan kami tuangkan dalam sebuah dokumen yang kami beri nama RESOLUSI BANDUNG – JAKARTA. TOLAK PIK-2. STOP KEZALIMAN PROYEK AGUAN & ANTHONY SALIM.
Poin-poin penting Resolusi tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, kami menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan proyek PIK-2 di wilayah Banten, dan seluruh proyek perampasan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Karena jika Banten jebol, maka perampasan tanah rakyat di wilayah lainnya akan lebih mudah dilakukan oleh Oligarki.
Kedua, menuntut Presiden Prabowo Subianto agar memproses hukum seluruh pihak yang terlibat dalam proyek yang menzalimi rakyat Banten, termasuk terhadap AGUAN dan Anthony Salim, baik terkait kasus pagar laut, kasus sertipikat laut, hingga perampasan tanah rakyat di wilayah daratan Provinsi Banten dengan modus tipu muslihat, intimidasi hingga kriminalisasi.
Proyek ini juga mengancam kedaulatan Negara karena dapat dijadikan sarana *menyiapkan invasi bangsa lain.* Tentu saja, hal ini tidak boleh terjadi.
Ketiga, menuntut Negara hadir dan menyelesaikan kasus ini, dengan mengembalikan seluruh hak-hak Rakyat sekaligus menghukum Aguan dan Anthony Salim selaku pemilik proyek PIK-2, untuk membayar seluruh kerugian yang diderita rakyat Banten dan Negara di proyek PIK-2. Jangan sampai, pelaku kejahatan dibiarkan bebas bergentayangan.
Kami juga menuntut, agar Presiden membatalkan seluruh proses pengalihan Hak atas Tanah di seluruh PIK2, karena banyak yang melanggar Hukum.
Jika permasalahan PIK-2 ini tidak segera diselesaikan, kami khawatir terjadi konflik horizontal ditengah masyarakat dan disintegrasi bangsa, karena rakyat merasa Negara tak hadir dan mengambil jalan penyelesaian dengan caranya sendiri-sendiri. Kita semua tentu tak ingin masalah ini justru memantik persoalan yang lebih besar yang menggangu stabilitas, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Terakhir, kami mendukung penuh 8 poin pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI tanggal 17 April 2025 di Jakarta, dan 4 poin syarat tambahan dari elemen civil society yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu dalam forum tersebut, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, agar segera dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Alhamdulillah, agenda berjalan sukses. Diakhir acara, kami bersalaman dan saling meneguhkan komitmen untuk membersamai rakyat Banten melawan Oligarki PIK-2.
Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat, Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
