Perdebatan mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali
memanas setelah akun X (Twitter) Rismon Hasiholan Sianipar @Sianipar Rispon,
ahli forensik digital masih menuding ijazah Presiden ke-7 RI itu palsu.
Dalam postingannya, Rismon yang juga merupakan mantan dosen di Universitas
Mataram membagikan sejumlah foto skripsi lulusan Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan tahun 1980-an.
Dalam unggahan itu, tampak perbedaan mencolok antara tampilan skripsi milik
Jokowi dengan skripsi teman-temannya seangkatannya, seperti Sri Dominingsih,
Sigit Hardwinarto, hingga Edy Triyanto yang sama-sama lulus pada tahun 1985.
Yang paling mencolok adalah pada sampul dan format skripsi Jokowi. Jika
skripsi rekan-rekannya tertulis dengan jelas bahwa karya tulis tersebut
adalah "tesis" sebagai syarat memperoleh gelar sarjana kehutanan, maka pada
halaman pengesahan skripsi Jokowi tertulis kata "skripsi".
Hal lain yang menuai sorotan adalah status dosen pembimbing Jokowi yang
tercantum sebagai Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro, berbeda dengan mayoritas
mahasiswa lain yang didampingi oleh dosen dengan gelar S1 atau S2.
Bu rektor UGM, apakah Anda sudah pulang dari Jakarta?
— Rismon Hasiholan Sianipar (@SianiparRismon) April 17, 2025
Jika UGM masih lembaga akademik yang mengutamakan transparansi, UGM seharusnya rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025 yang dijanjikan oleh para wakil rektor akan dipublish utuh tanpa diedit! pic.twitter.com/AvspYwVR75
“Pembimbing prof tu. langka klo buat S1, biasanya hanya di S2, bermain rapi
tapi tidak mengindahkan norma-norma kampus,” tulis akun @dad****.
Tak berhenti di situ, kolom tanda tangan dewan penguji di skripsi Jokowi
juga menjadi titik kritis. Tidak ada daftar nama lengkap atau tanda tangan
penguji yang biasanya tercantum.
Bandingkan dengan skripsi milik Lembah Ediyanto atau Edy Triyanto, di mana
semua nama dewan penguji dan tanda tangan mereka dicantumkan dengan rapi dan
jelas. Netizen pun ramai menanggapi kejanggalan-kejanggalan tersebut.
“Kolom tanda tangan, cuma punya Joko yg ditandatangani. Dewan Penguji
skripsi Joko ga ada, yg lain ada. Dosen Pembimbing Joko Prof, yg lain S1
& S2. Anomali-anomali tersebut lazim @UGMYogyakarta?,” ungkap akun
@jr_***.
Lebih jauh lagi, publik mempertanyakan sikap UGM yang dinilai lamban dan
tidak transparan dalam menanggapi isu ini. Pertemuan antara pihak UGM dan
kuasa hukum Presiden Jokowi pada 15 April 2025 lalu disebut-sebut akan
dirilis videonya secara utuh tanpa editan. Namun, hingga kini publik belum
bisa mengaksesnya.
“Jika UGM masih lembaga akademik yang mengutamakan transparansi, UGM
seharusnya rilis video pertemuan tanggal 15 April 2025 yang dijanjikan oleh
para wakil rektor akan dipublish utuh tanpa diedit!," tulis @sianiparrismon
dalam unggahannya seperti dikutip Sabtu (19/4/2025).
Netizen lainnya pun mulai mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada
analisa ilmiah tandingan yang menjawab temuan Rismon dan Roy Suryo yang
lebih dulu merilis analisa forensik atas keabsahan dokumen akademik
Jokowi.
“Aneh kenapa UGM, Jokowi & Tim Kuasa Hukumnya tidak membantah analisa
ilmiah P. Rismon & Roy Suryo dg analisa ilmiah tandingan keaslian
Skripsi & Ijazah Jokowi? Bukankah ahli forensik digital dan telematika
independen di Indonesia cukup banyak?,” tulis @say**** yang juga menandai
akun @grok dalam cuitannya.
Ketika suara-suara kritis kian nyaring, sebagian masyarakat menyuarakan
kekecewaan mereka terhadap sistem yang dianggap telah membungkam kebenaran
selama bertahun-tahun.
“Negara ini sudah cukup lama tersesat dalam bayang-bayang kebohongan yang
dibangun dengan rapi dan dijaga dengan kekuasaan. Tapi sekarang, rakyat
mulai bangun. Suara-suara yang dulu dibungkam, kini mulai lantang.
Bukti-bukti,” tulis akun @bend*** dalam narasi yang menyentuh.
Kini, publik menanti langkah lanjutan dari Universitas Gadjah Mada. Di era
digital yang penuh transparansi ini, kebenaran bukan lagi milik penguasa,
tapi milik publik.
Sumber:
suara
Foto: Skripsi Jokowi (X)
