Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, angkat suara terkait desakan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengganti Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Dalam keterangannya di rumah dinas Wali Kota Surabaya pada Jumat (25/4/2025), Kaesang menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden sudah melalui mekanisme demokratis yang sah.
"Secara konstitusi presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat," ujar Kaesang.
Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh terkait tuntutan para purnawirawan tersebut. Ia menilai bahwa semua proses yang terjadi telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Ya sudah itu tadi, semua kan sudah berdasarkan konstitusi," lanjutnya singkat.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya merilis delapan tuntutan terbuka yang ditujukan kepada penyelenggara negara. Salah satu poin yang paling mencolok adalah permintaan kepada MPR untuk mengganti Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.
Kelompok ini beranggapan bahwa pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak sah secara hukum. Mereka menilai proses politik yang mengantarkan Gibran ke kursi wapres telah mencederai konstitusi.
Forum tersebut terdiri dari ratusan purnawirawan TNI dari berbagai matra dan pangkat, mulai dari jenderal, laksamana, hingga kolonel. Beberapa nama yang tercatat ikut menandatangani pernyataan tersebut antara lain mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Pernyataan Kaesang juga memicu berbagai reaksi, termasuk dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan. Lewat akun pribadinya di platform X (@UmarHasibuan_), ia melontarkan kritik tajam kepada Gibran.
"Sadar sang. Mas kau itu jadi wapres dengan merubah konstitusi. Lu pikir semua orang bodoh di negara ini?" tulis Umar, dikutip X @UmarHasibuan_ Sabtu (26/4/2025).
Tak hanya politisi, warganet pun ramai memberikan tanggapan. Beberapa mengkritik sikap Kaesang dan Gibran yang dinilai terlalu sering tampil di media, sementara lainnya menyoroti dugaan adanya campur tangan kekuasaan dalam proses politik Pilpres 2024.
“@kaesangp dan @gibran_tweet mending gausah komen-komen dulu di media, coba lihat respons @prabowo dan Wiranto yang lebih bijaksana,” kata netizen.
“Berdasarkan konstitusi yang mana? Kalau dirunut lagi, belum bisa jadi patokan KPU karena baru berlaku untuk pemilu 2029. Tapi kok bisa digolkan?” timpal warganet lainnya.
Sumber: fajar
Foto: Kolase Umar Hasibuan dan Artikel dari CNN/Net
