Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyemprot Satpol PP Jakarta yang membubarkan paksa aksi demo dengan berkemah di depan Gedung DPR RI beberapa waktu lalu. Namun, Satpol PP justru membiarkan parkir liar menjamur di Jakarta dan tidak menindaknya secara tegas.
"Untuk parkir liar yang seperti itu, maka itulah tugas Satpol PP. Bukan mindahin orang yang mau demonstrasi pakai kemah. Bahkan kemarin yang di depan kantor saya kemah mau sebulan juga gak apa-apa," ujar Pram di Balai Kota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).
Menurutnya, tak seharusnya Satpol PP mengurusi urusan yang bukan menjadi tugasnya. Adapun salah satu tugas Satpol PP salah satunya menertibkan parkir liar, sebagaimana kasus yang ramai di medsos, yakni juru parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat menggetok tarif parkir permobil sebesar Rp60 ribu.
"Jadi itulah karakter yang kemudian ditunjukkan oleh pemerintah DKI bahwa yang namanya demokrasi dijaga, tetapi tidak boleh yang bukan tugasnya diurusin. Kami akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menertibkan parkir di mana-mana," tuturnya.
Dia menerangkan, pihaknya bakal bekerja sama dengan aparat berwenang, khususnya kepolisian dalam menertibkan parkir liar di Jakarta.
Namun terlebih, persoalan parkir di Jakarta merupakan salah satu sumber penghasilan luar biasa bagi siapapun yang mengelolanya.
"Jadi salah satu tugas utama Satpol PP bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, menata urusan perparkiran. Saya juga baru tahu parkir di Jakarta ini merupakan sumber penghasilan yang luar biasa bagi pengelola siapapun pengelola itu," jelasnya.
"Saya sudah sampaikan di dalam rapat internal kami. Contoh, Pasar Kramat Jati, luasnya 15 hektar. Ternyata semua orang berkeinginan untuk mengelola parkir di sana, termasuk Tanah Abang," tutup Pram.
Sumber: okezone
Foto: Viral Parkir Liar Rp60 Ribu di Tanah Abang, Pramono Semprot Satpol PP
