Tidak ada hukum yang mengharuskan purnawirawan TNI satu suara untuk menyampaikan sikap politik.
Hal tersebut disampaikan analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menyikapi kemunculan dua kubu organisasi purnawirawan, yakni Forum Purnawirawan TNI dan Persatuan Purnawirawan TNI-Polri.
Forum Purnawirawan TNI yang berisi Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Try Sutrisno dkk menegaskan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto namun dengan catatan meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.
Sementara Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang di dalamnya ada Jenderal (Purn) Wiranto dkk menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.
"Sebagai warga sipil, mereka bebas dalam bersikap dan bertindak. Hal itu sudah mereka tunjukkan saat pemilu," kata Jamiluddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 4 Mei 2024.
Status purnawirawan sama saja sebagai warga sipil. Maka, mereka bebas memilih dan menentukan sikap politiknya sendiri, termasuk perbedaan politik dua kubu forum purnawirawan yang saat ini sedang disorot publik.
"Para purnawirawan tidak satu komando dalam memilih pasangan presiden, pasangan gubernur, dan pasangan bupati atau wali kota. Hal yang sama juga terjadi saat pemilihan legislatif," katanya.
"Justru aneh bila mereka sudah purnawirawan masih taat dengan sistem komando," lanjut Jamiluddin.
Sumber: rmol
Foto: Purnawirawan TNI Try Sutrisno dan Wiranto/Repro
