Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, menyerukan pentingnya peralihan dari demokrasi politik menuju demokrasi kesejahteraan dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti persoalan krusial yang selama ini menghantui pembangunan nasional: konflik lahan antara rakyat dan negara.
“Presiden memimpin Kabinet dan ingin pembangunannya berhasil, baik melalui program pemerintah maupun swasta. Tapi pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan lahan tanah selalu memunculkan konflik, jika bersentuhan dengan tanah rakyat dan tidak terbayar. Maka itu disebut perampasan, baik oleh pelaku swasta maupun pemerintah,” tegas Beathor kepada www.suaranasional.com, Kamis (22/5/2025).
Ia mengapresiasi kebijakan Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto yang tengah menyiapkan cadangan investasi dalam negeri hingga ribuan triliun rupiah. Menurutnya, dana tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing, terutama dalam pengadaan lahan proyek strategis seperti di Rempang dan PIK 2.
“Prabowo adalah Presiden yang mengutamakan kepedulian terhadap kebutuhan rakyat. Ada baiknya Presiden membentuk kebijakan dalam penyelesaian konflik lahan,” tambahnya.
Beathor mengusulkan agar semua lahan rakyat yang dibutuhkan untuk proyek strategis dibayar dengan harga layak berdasarkan NJOP dan prinsip ganti untung, agar masyarakat yang terdampak bisa pindah dengan bermartabat dan tetap hidup layak.
Tanah yang telah dibayar oleh negara, lanjutnya, akan dikompensasikan kembali kepada pemerintah melalui kesepakatan antara perusahaan pengelola proyek dan Kabinet Merah Putih. “Rakyat senang, pengusaha senang, dan Kabinet Merah Putih tetap untung karena pro rakyat,” ujarnya.
Beathor juga menyoroti praktik lama yang kerap terjadi di masa lalu, seperti perampasan tanah untuk pembangunan tol, HGU yang masuk ke lahan rakyat tanpa pembayaran, serta kebijakan negara yang justru memperparah kemiskinan.
“Saatnya Prabowo membuat terobosan besar yang berpihak pada tanah rakyat. Inilah momentum untuk membalik arah kebijakan negara menjadi alat pemberdayaan rakyat, bukan penindasan,” pungkas Beathor.
Sumber: suaranasional
Foto: Beathor Suryadi (Dok Pribadi)
%20pada%20Pengadilan%20Negeri%20Jakarta%20Pusat.jpg)
