Dalam beberapa waktu terakhir, komunitas ojek online (ojol) kembali dihadapkan pada polemik yang menyita perhatian publik. Para pengemudi ojol yang selama ini berjuang demi kesejahteraan dan hak-hak mereka, kini justru merasakan dampak dari kebijakan aplikator yang dianggap semakin merugikan. Di balik situasi ini, muncul tudingan adanya politisasi terhadap aksi-aksi yang mereka lakukan.
Berawal dari desakan pihak tertentu yang meminta adanya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pengemudi ojol, polemik ini semakin memanas ketika realisasinya tidak sesuai harapan. Banyak ojol mengeluhkan bahwa jumlah THR yang diterima sangat minim dan tidak merata. Bahkan, ada yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Namun, permasalahan tidak berhenti pada nominal THR semata. Tuntutan yang dianggap memaksakan oleh beberapa pihak justru berdampak pada kebijakan aplikator yang semakin tidak berpihak pada ojol. Ironisnya, pihak yang sebelumnya mengatasnamakan perjuangan hak ojol kini justru berlagak seperti pahlawan kesiangan dengan mendorong aksi unjuk rasa untuk menutupi kericuhan yang mereka ciptakan sendiri.
Andi (35), seorang pengemudi ojol yang sudah tujuh tahun mengaspal di Jakarta, mengungkapkan keresahannya. Ia mengaku kecewa dengan pihak-pihak yang dianggap memanfaatkan ojol untuk kepentingan tertentu.
“Kami semua setuju bahwa kesejahteraan perlu diperjuangkan, tetapi jika ada pihak yang memanfaatkan kami untuk agenda lain, itu jelas merugikan,” tegas Andi.
Menurutnya, aksi unjuk rasa yang direncanakan tersebut tidak sepenuhnya datang dari keinginan tulus para pengemudi. Ia menduga ada aktor di belakang layar yang memanfaatkan momentum ini untuk keuntungan pribadi atau politik.
Selain persoalan THR, kebijakan aplikator juga menjadi sorotan tajam. Belakangan ini, sejumlah perubahan dalam sistem tarif dan pembagian order dinilai lebih memberatkan pengemudi. Penghapusan insentif pada beberapa daerah juga menjadi salah satu kebijakan yang banyak dikeluhkan.
Bagi para pengemudi ojol, perubahan kebijakan tersebut tidak lepas dari kegaduhan yang timbul sebelumnya. Mereka merasa dijadikan alat oleh pihak yang memaksakan THR tanpa mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh.
“Silahkan saja gelar aksi unjuk rasa, tapi kami ingatkan dan kami tegaskan jangan ada politisasi ojol!” tandas Andi tegas. Baginya, perjuangan hak ojol seharusnya murni berasal dari aspirasi para pengemudi sendiri, bukan dikendalikan oleh pihak luar yang hanya mencari panggung.
Bagi komunitas ojol, permasalahan ini bukan hanya soal tuntutan THR semata, melainkan juga tentang menjaga independensi dan integritas perjuangan mereka. Ketika perjuangan hak disalahgunakan untuk kepentingan politik, yang paling dirugikan tetaplah para pengemudi itu sendiri.
Ke depan, komunitas ojol perlu lebih waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu. Aksi yang digalang harus benar-benar berasal dari suara mayoritas pengemudi, bukan sekadar titipan agenda politik.
Sumber: suaranasional
Foto: Ilustrasi/Net
