Kabar angin kencang berhembus di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Isu mengenai rotasi besar-besaran yang akan mengguncang posisi-posisi strategis, terutama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menjadi perbincangan hangat di kalangan internal maupun eksternal.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih diam seribu bahasa, sementara Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara hanya memberikan janji samar-samar tentang pengumuman "pada saatnya".
Usai menghadiri rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, Sri Mulyani dikejar-kejar awak media yang penasaran dengan kabar pergantian dua pimpinan utama di lembaga yang dipimpinnya. Namun, sang Menteri yang dikenal lugas dan terbuka, kali ini memilih bungkam. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya, seolah mengisyaratkan adanya sesuatu yang masih dirahasiakan.
Berbeda dengan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sedikit celah harapan. Meskipun tidak membantah atau membenarkan kabar rotasi tersebut, ia meminta semua pihak untuk bersabar menanti pengumuman resmi. "Pasti diumumkan, (kapan) pada saatnya diumumkan. Nanti akan diumumkan," ucap Suahasil, mengulangi frasa "pada saatnya" yang semakin menambah misteri di balik isu ini.
Bocoran Nama-nama Pengganti: Dari Militer hingga Istana Negara
Di tengah keheningan Sri Mulyani dan janji samar-samar Suahasil, informasi yang beredar di kalangan internal Kemenkeu semakin liar.
Berdasarkan kabar yang beredar, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani akan digantikan oleh Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budi Utama, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). Penunjukan seorang perwira tinggi militer untuk memimpin lembaga yang mengawasi arus barang keluar masuk negara ini tentu menimbulkan pertanyaan besar.
Letjen TNI Djaka Budhi Utama kini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024. Sebelum itu, dia sempat menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemenhan). Penunjukkan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI pada 14 Juni 2024.
Kopassus jebolan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 ini juga pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tahun 2021-2023. Saat ini Letjen Djaka masih merupakan anggota TNI aktif dan masih bertugas.
Sementara itu, posisi Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dikabarkan akan diisi oleh Bimo Wijayanto, seorang mantan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden. Sebelumnya, Bimo dikenal sebagai Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Latar belakang Bimo yang pernah berkecimpung di lingkungan Istana Negara dan Kemenko Marves tentu menjadi sorotan, mengingat peran strategis Ditjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara.
Ketika dikonfirmasi mengenai nama-nama tersebut, Suahasil kembali mengulang jawabannya yang misterius. "Nanti akan diumumkan," imbuhnya, seolah sengaja membiarkan spekulasi terus berkembang.
Penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai calon Dirjen Bea dan Cukai tentu menimbulkan pertanyaan mengenai latar belakang militer yang dianggap kurang relevan dengan tugas-tugas di bidang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, penunjukan Bimo Wijayanto sebagai calon Dirjen Pajak memunculkan spekulasi mengenai potensi intervensi dari Istana Negara dalam pengelolaan lembaga yang sangat penting bagi keuangan negara.
Untuk diketahui, Askolani telah menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai sejak 12 Maret 2021, sedangkan Suryo Utomo menduduki posisi Dirjen Pajak sejak 1 November 2019.
Sumber: suara
Foto: Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) usai konferensi pers terkait kebijakan pemerintah untuk rakyat menjelang Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta, Selasa (11/3/2025). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa]
