%20dengan%20Komisi%20X%20DPR%20RI.jpg)
Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), yang terdiri dari sejarawan, aktivis hak asasi manusia (HAM), serta tokoh-tokoh dari berbagai disiplin ilmu, menolak rencana penulisan ‘sejarah resmi’ yang saat ini berjalan di Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Penolakan disampaikan langsung oleh Ketua AKSI, Marzuki Darusman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 19 Mei 2025.
“Kami dari AKSI dengan ini menyatakan, menolak proyek penulisan sejarah resmi Indonesia Kemenbud,” tegas Marzuki.
Marzuki berpandangan bahwa penulisan ulang sejarah resmi oleh pemerintah merupakan upaya tafsir tunggal atas sejarah Indonesia.
Menurutnya, tafsir tunggal itu nantinya akan dilakukan secara tersusun. Sehingga, penyusunan sejarah tunggal itu pada akhirnya memerlukan rekayasa untuk mencapai tafsir tunggal itu sendiri.
“Nah pada saat rekayasa itu dilakukan maka kami ingin menyampaikan beberapa titik-titik rawan dalam proses penyusunan sejarah yang berstatus sebagai tafsir tunggal,” kata mantan Sekretaris Kabinet era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.
Selain itu, Marzuki juga menilai bahwa rencana penulisan sejarah Indonesia oleh Kemenbud secara nyata merupakan kehendak sadar untuk melaksanakan suatu proyek yang masif berupa rekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan tafsir tunggal.
“Dalam lingkup proses rekayasa itu tampak tertanam tujuan pokok kepentingan pemerintah untuk menegakkan suatu bangunan atau rekonstruksi sejarah monumental tertentu,” ujarnya.
Sejalan dengan upaya mewujudkan visi serupa itu, lanjut Marzuki, lahirlah ilusi bahwa pemerintah seolah-olah telah mendapat mandat bangsa untuk menegakkan sejarah yang dirancangnya itu.
“Tindakan itu merupakan cara halus pemerintah untuk mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa,” pungkasnya.
Selain Marzuki Darusman, perwakilan AKSI yang hadir di RDPU ini adalah Wakil Ketua AKSI Prof. Dr. Sulistyowati Irianto dan Sekretaris AKSI Ita Fatia Nadia.
Adapun, anggota yang tergabung dalam AKSI yaitu Dr. Andi Achdian (Sejarawan), Prof. Dr. Asvi Warman Adam (Sejarawan), Prof. Dr. Harry Truman Simanjuntak (Arkeolog), KH. Imam Aziz (Sejarawan NU), Jaleswari Pramowardhani (Direktur Lab45), Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia), Pande K. Trimayuni (Penulis dan Peneliti Sosial), Amirrudin (Aktivis Hak Asasi Manusia), Astrid Reza (Sejarawan), dan Muhammad Fauzi (Sejarawan).
Selanjutnya, Mike Verawati (Ketua Koalisi Perempuan Indonesia), Iman Zanatul (Guru Sejarah), Irene Purwantari, (Peneliti Sejarah-ISSI), Razif (Sejarawan-ISSI), Rumekso Setyadi (Sejarawan), Dianah Kamilah (Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia), Indria Fernida (Museum Omah Munir), Rosniati Aziz (Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia), dan Nessa Theo (Ahli Sejarah Seni).
Sumber: rmol
Foto: Suasana RDPU Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) dengan Komisi X DPR RI, Senin 19 Mei 2025/RMOL
