Kemnaker menerima 930 laporan soal THR di Jakarta melalui Posko THR virtual hingga 3 Mei 2022. Dari jumlah itu, 416 laporan soal THR tak dibayarkan, 377 laporan soal THR tak sesuai ketentuan, dan 137 laporan THR terlambat bayar.
"Akan kami tindaklanjuti, akan kami cek kembali datanya, infonya kemudian kami monitoring dan evaluasi kemudian, akan kami tindaklanjuti mana perusahaan yang terlambat berikan THR," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/5/2022) malam.
Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra itu menyatakan hal itu menjadi perhatian dan pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan teguran maupun sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan THR.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta bakal memberi sanksi kepada perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerja, menyalurkan THR lebih dari seminggu, maupun membayar THR dengan cara dicicil.
"Nanti kami akan lihat sejauh mana informasi yang kami dapat nanti," kata dia.
Riza mengklaim Pemprov DKI juga membuka posko pengaduan soal THR. Namun, Pemprov DKI belum sama sekali menerima laporan mengenai THR.
"Ya kan selama ini sudah ada salurannya, di DKI kami selalu menggunakan digital, jadi ada website, silakan sampaikan keluhan nanti akan kami tindaklanjuti secara digital lebih cepat," ujarnya.
Kemenaker mencatat hingga 3 Mei 2022, DKI Jakarta menjadi yang terbanyak dalam pengaduan THR. Jumlah pengaduan THR 2022 sejak 8 April hingga 3 Mei 2022, sebanyak 930 laporan berada di Jakarta, disusul Jawa Barat dengan 614 laporan, Banten sebanyak 322 laporan, dan Jawa Timur 288 laporan.
Kemnaker total menerima 5.589 laporan pengaduan soal THR. Jumlah itu terdiri dari pengaduan online sebanyak 3.003 (54 persen) dan 2.586 (46 persen) konsultasi daring.
s; tirto.id
