LEBSI NEWS - Data BPS tahun 2020 menunjukkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite digunakan oleh kendaraan roda empat sebanyak 70 persen dan roda dua sebanyak 30 persen.
Pengguna jenis BBM bersubsidi tertinggi ini, 98,7 persennya merupakan mobil pribadi, taksi online 0,6 persen, taksi plat kuning 0,3 persen, dan angkot 0,4 persen.
Sementara di antara roda dua, Pertalite digunakan oleh motor pribadi sebanyak 97,8 persen dan ojek/ojol 2,2 persen.
Ekonom Faisal Basri menyebut, jenis BBM yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang tak mampu ini sebagian besarnya jelas dinikmati oleh masyarakat kategori kaya.
"10 persen termiskin menikmati subsidinya 3,1 persen saja. 20 persen termiskin 4,4 persen, dan terus begitu. Yang terkaya paling banyak menikmati yakni 29,1 persen," ujar Faisal saat menjadi narasumber secara virtual dalam diskusi dengan tema 'Telaah Kebijakaan Penyesuaian harga BBM untuk Subsidi Tepat Sasaran' di Jakarta, Kamis (1/9/2022).
Faisal Basri mengulangi himbauan yang sejak lama dia sampaikan, "Upaya mengurangi subsidi BBM harus dilakukan dengan konsisten, karena ongkos sosial, fiskal, dan lingkungannya terlalu mahal untuk terus menerus ditumpuk."
Ia menceritakan pentingnya menghemat penggunaan Migas di Indonesia.
Sebab, cadangan minyak kian menipis, sementara konsumsi bahan bakar minyak semakin naik.
Harga BBM yang murah karena subsidi membuat pola konsumsi masyarakat --terutama yang mampu-- semakin tak terkendali.
Hal itu pula yang menjadikan Indonesia harus melakukan impor minyak dari luar negeri, yang harganya saat ini melonjak naik, salah satunya akibat dari perang di Eropa.
"Cadangan makin tipis, tapi kita membakar energi, membakar BBM, makin lama makin banyak. Akibatnya apa, kita harus menutup selisih ini dengan cara mengimpor. Sekarang kira-kira impornya mendekati 800 ribu barel per hari," ungkap Faisal.
Walhasil, BBM yang dibeli mahal dan dijual murah karena disubsidi kini menimbulkan masalah fiskal di APBN.
"Kita sudah tekor untuk minyak mentah USD 5 miliar. Kemudian untuk BBM, impornya makin lama makin tinggi juga, defisitnya kira-kira USD 12 miliar. Jadi kita habiskan USD 17 miliar hingga bulan Juli ini. Sampai Desember barangkali bisa USD 20 miliar hingga USD 25 miliar," ungkapnya.
Faisal menyebutkan, dana subsidi di APBN 2022 membengkak mencapai Rp 502,4 triliun.
Diperkirakan akan mencapai Rp 700 triliun hingga akhir tahun. Ini jelas membebani keuangan negara dan tidak sehat untuk dilanjutkan.
Menurut Faisal, negara-negara lain yang pendapatannya bahkan lebih rendah dari Indonesia, seperti Vietnam, Kamboja dan India, sudah melakukan penyesuaian harga BBM sejak lama.
"Semua negara ikut menyesuaikan, negara-negara seperti India, lebih miskin dari kita, Kamboja, Vietnam itu harganya diatas USD 1. Sanggup mereka," ujarnya.
Dampak penyesuaian harga BBM terhadap perekonomian masyarakat kecil, transportasi rakyat contohnya, menurut Faisal bisa diatasi dengan memberikan bantuan kepada para pengelola jasa kendaraan seperti taxi dan ojek agar pajak dan parkirnya digratiskan.
"Solusi untuk mereka, misalnya yang saya sarankan itu, taxi online, taxi plat kuning, angkot, kalau perlu dibebaskan dulu satu tahun pajaknya. Itu nilainya luar biasa. Motor ojek, ojol, kan dia sering parkir, parkirnya dikasih voucher, parkirnya gratis," pungkasnya. [Democrazy]
.jpg)
