LEBSI NEWS - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan sikap PKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
PKS menilai kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.
"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan solar bersubsidi,” ujar Syaikhu dalam siaran pers DPP PKS, Kamis (1/9).
"Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya," imbuhnya.
Menurut Syaikhu, mereka yang terkena dampak khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pascapandemi.
Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.
"Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," ungkap Syaikhu.
Syaikhu berpandangan, kenaikan harga pangan dan energi secara langsung akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin.
Karena mayoritas masyarakat Indonesia berada dalam kategori rentan miskin.
Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin. Apalagi saat ini sedang terjadi krisis pangan dan energi.
Harga-harga sembako saat ini sudah naik, ditambah nanti saat BBM dinaikkan.
Syaikhu menambahkan, beberapa waktu yang lalu, rakyat sudah terpukul kenaikan harga minyak goreng.
Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik.
"Kalau BBM dan solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya," ungkap Syaikhu.
Lebih jauh, Syaikhu lalu menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kata Syaikhu, kenaikan harga BBM bersubsidi dan solar mengundang pertanyaan besar di benak masyarakat.
"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?" - Syaikhu.
Syaikhu menekankan, saat ini rakyat masih berjuang bangkit kembali setelah terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
Tapi ironisnya, pemerintah justru akan menaikkan harga BBM dan solar bersubsidi.
“Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi," tegas Syaikhu. [Democrazy]
.jpg)
