Penundaan Pemilu Agenda Elite yang Tak Mau Pestanya Cepat Berakhir -->
Sabtu 17 Mei 2025

Notification

×
Sabtu, 17 Mei 2025

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Penundaan Pemilu Agenda Elite yang Tak Mau Pestanya Cepat Berakhir

Tuesday, December 13, 2022 | December 13, 2022 WIB | 2 Views Last Updated 2022-12-13T01:41:20Z

LEBSI NEWS - JAKARTA-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dianggap menyalahgunakan kekuasanya kekuasaannya tanpa batas setelah melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengaku heran mengapa Bamsoet dan LaNyalla hingga melakukan sesuatu di luar batas konstitusi. Menurutnya, seseorang yang paling mungkin menjadi pengkhianat konstitusi adalah mereka yang punya jabatan strategis.

"Atas nama kehendak rakyat, padahal ini agenda elite yang tidak mau pestanya cepat berakhir. Mau di bawa ke mana negara ini," sesal Pangi dilansir RMOL, Selasa (13/12).
Pangi menekankan salah satu ciri khas yang menjadi kriteria utama negara demokrasi adalah terjadinya pertukaran elite secara reguler, pergantian kekuasaan secara teratur. Namun demikian, Bamoset dan LaNyalla punya indikasi ingin melanggengkan kekuasaan selamanya, bahkan ada gelagat mau menjebak Jokowi menjadi presiden seumur hidup.

Ia pun mengaku sudah meramalkan sebelumnya. Prediksi Pangi, mereka punya judul lagu lama dan kaset usang, yakni tidak ada yang memenuhi kriteria sehebat Jokowi, dan dengan alasan untuk kelanjutan legacy agar tercapai Indonesia emas 2045.
"Maka bagi mereka yang lain nggak akan ada seperti Jokowi," kata Pangi.

Pangi mengakui, Jokowi memang presiden yang harus di akui rajin turun menyapa menyalami masyarakat Indonesia, baik ke provinsi maupun kabupaten dan kota.
Namun demikian, ia mempertanyakan siapapun yang ingin mendorong Joko Widodo tetap menjabat lebih dari tahun 2024 mendatang.  Ia menegaskan nalar politik semacam itu merusak demokrasi.
"Karena nggak ada capres  yang punya kriteria seperti pak Jokowi, maka pak Jokowi harus ditambah masa jabatannya, tiga periode dan seterusnya, ini logika gagal paham, sesat berfikir," pungkasnya. I rm

Iklan

×
Berita Terbaru Update
close