Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan ikut cewe-cawe menjelang Pemilu 2024 atas nama bangsa dan negara tidak bisa dibenarkan.
Apalagi sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah terlihat jelas melakukan manuver politik dengan mengendorse salah satu kandidat bakal calon presiden 2024.
“Beliau juga berada di balik pembentukan poros koalisi tertentu. Ini menegaskan Pak Jokowi tak netral. Apa pun justifikasinya, atas nama demokrasi ini tak bisa dibenarkan,” tegas Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).
Jika dilihat secara jernih argumentasinya, kata Kamhar, Presiden Joko Widodo merasa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih memadai untuk memastikan Indonesia menjadi negara maju. Hal itu ia tunjukkan dengan berani menyatakan akan cawe-cawe.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah diberi kepercayaan selama dua periode untuk memimpin Indonesia namun tidak mampu menuntaskan janji-janji politiknya.
"Namun beliau tak mampu menunaikan janji-janji kampanyenya sejak periode pertama maupun periode keduanya,” tandasnya.
Presiden Joko Widodo mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Pernyataan itu disampaikan di depan sejumlah pemimpin media massa di Istana Negara pada Senin (29/5).
"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Presiden Joko Widodo.
Sumber: rmol
Foto: Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani/Net
