Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah. Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang.
"Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023).
Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus.
Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu.
Baca: Jokowi Urus Jalan Rusak Lampung & Jambi, Gubernur Gak Kerja?
"Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya.
JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik.
Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi yang digenjot pemerintah saat ini, JK mengatakan sudah tepat. Hanya saja, dampaknya akan maksimal jika sepenuhnya tidak melibatkan investor luar.
"Hilirisasi itu baru memiliki dampak yang baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka dampaknya menjadi kecil," kata dia.
JK mengatakan kebijakan pemerintah harus terus dievaluasi. Pemerintahan selanjutnya tak mesti mengikuti apa yang dilakukan pemerintah saat ini.
"Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang," ia memungkasi.
Sumber: cnbc
Foto: Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK)/Net
