.jpg)
LEBSINEWS - Guru besar hukum tata negara UGM, Denny Indrayana, menduga Presiden Jokowi punya sejumlah manuver untuk menggagalkan Anies Baswedan maju jadi capres 2024.
Salah satunya yakni membiarkan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Demokrat.
Denny memandang sebagai kepala negara, seharusnya aksi Moeldoko bisa dihentikan Jokowi. Terlebih, ia menilai manuver Moeldoko berbahaya bagi kultur parpol.
"Contoh, bagaimana dengan keterlibatan lewat Pak Moeldoko untuk ambil alih Partai Demokrat. Kalau Pak Presiden nggak setuju, hentikan. Karena anak buah presiden. Jelas relasinya. Nggak bisa ada satu perampokan oleh staf kita tapi kita tidak katakan tidak setuju," kata Denny dalam diskusi Kedaikopi bertajuk OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana VS Rencana Rakyat di Jakarta, Rabu (3/6).
"Tidak bisa katakan tidak setuju tapi tidak beri sanksi. Itu sama saja atasan biarkan itu terjadi. Pak Moeldoko kalau ditegur pasti tidak akan merusak. PK yang diajukan Moeldoko rusak kepartaian kita. Dan kalau berhasil, Anies tidak bisa dicalonkan presiden oleh Partai Demokrat. Apalagi kalau ada keterkaitan hakim agung," imbuh dia.
Selain itu, Denny memandang pertemuan Jokowi dengan ketum-ketum parpol koalisi pendukung pemerintah, Selasa (3/5) malam, adalah salah satu bukti manuver Jokowi untuk membentuk skenario Pilpres 2024. Ia menegaskan, Jokowi seharusnya netral.
"Berdasarkan fakta yang sudah saya confirm, Jokowi jadi wasit yang juga main. Pak Presiden juga bantah, tapi menurut saya presiden ikut. Bagaimana lahir koalisi besar dari silaturahmi PAN, dan pembicaraan yang tidak tercover media. Gimana usulkan bentuk KIB. Data-datanya bisa di-confirm. Dan ada upaya tidak loloskan Anies," ujar dia.
"Prinsip dasar. Penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak, demikian presiden, TNI, Polri. Kalau wasit tidak laksanakan pertandingan dengan adil langgar konstitusi. Jadi presiden wajib netral, kalau tidak langgar konstitusi. Jokowi sebagai pribadi punya preferensi sah, kita hormati," ujar dia.
Upaya Moeldoko Kuasai Demokrat untuk Jegal Anies
PENGAMAT politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa upaya untuk menjegal Anies Baswedan sebagai calon presiden masih terus berlangsung.
Salah satunya adalah pengajuan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) untuk mengambil alih partai Demokrat.
"Boleh jadi upaya untuk menjegal Anies belum tuntas masih bersambung ceritanya dan aktornya masih ngotot," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (3/4).
Menurutnya, apa yang dilakukan Moeldoko cs merupakan bagian dari strategi politik rezim saat ini.
Melumpuhkan partai pengusung Anies seperti Demokrat bisa menggagalkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu ikut dalam Pilpres 2024 nanti.
Hingga saat ini, kata Pangi, belum diketahui apa saja strategi yang akan ditindaklanjuti. Namun, hal itu sah-sah saja dalam berpolitik dan berdemokrasi.
"Kita ngak tahu kemana ujungnya, namun untuk melumpuhkan partai pengusung Anies masih tetap berlangsung sampai sejauh ini. Upaya untuk menjegal itu bagian dari adu strategi politik dan itu sah sah saja," kata dia.
Sebelumnya, pada hari ini, Senin (3/4) Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa kubu Moeldoko cs telah mengajukan PK sejak bulan lalu.
Demokrat pun secara resmi mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. [Democrazy/kumparan]
